Home » Politik » Soal Pupuk, DPRD Bakal Panggil Distan
Soal Pupuk, DPRD Bakal Panggil Distan
Rahma, salah satu pengecer pupuk di wilayah dataran Toili saat memperlihatkan bukti distribusi pupuk yang janggal oleh CV Sinar Terang Anugerah kepada anggota Komisi III DPRD Banggai, Jumat (4/3).

Soal Pupuk, DPRD Bakal Panggil Distan

LUWUK—Keluhan petani terkait kelangkaan pupuk di dataran Toili mulai menyeruak. Hal itu setelah salah satu pengecer menyambangi DPRD Banggai untuk menyampaikan berbagai keluhan soal pendistribusian pupuk di wilayah penghasil beras terbesar di kabupaten Banggai ini. Rahma, salah satu pengecer mengungkapkan ada yang tidak beres dalam pendistribusian pupuk di dataran Toili. Pasalnya, salah satu distributor yang telah dibekukan ijinnya oleh Dinas Pertanian per 1 Januari 2016. Namun, pada pertengahan Januari 2016  distributor ternyata masih menyalurkan pupuk dari gudang. Bahkan, dari ijin sebelumnya yang hanya diberikan 100 ton, CV Sinar Terang Anugerah telah mendistribusikan sebanyak 600 ton pupuk.  Anehnya, sejumlah petani di dataran Toili tetap mengeluhkan kelangkaan pupuk.
Didampingi sejumlah LSM, Rahma memaparkan berbagai temuan kejanggalan dalam pendistribusian pupuk subsidi. Dalam aduannya, dilampirkan juga berbagai alat bukti berupa surat dari dinas terkait pembekuan ijin, serta bukti distribusi yang masih dilakukan CV Sinar Terang Anugerah.
“Anehnya sampai Januari kemarin mereka masih melakukan pendistribusian pupuk, padahal ijinnya sudah dibekukan sejak tanggal 1 Januari 2016, tapi tanggal 11 – 19 masih menyalurkan pupuk. Jumlahnya juga jauh lebih banyak dari ijin yang diberikan. Ini ada apa?” keluhnya, Jumat (4/3).
Wanita berhijab ini juga mengungkapkan adanya indikasi kerjasama yang tidak baik antara seorang distributor dan petugas DPL Pertanian di wilayah itu. Sebab, beberapa kali pertemuan salah satu DPL kerap pasang badan dan hasilnya selalu tidak jelas. Rahma mengaku, Ia adalah salah satu pengecer yang telah memiliki RDKK, namun selama ini tidak pernah menerima pupuk. Selama dua tahun terakhir, kata Rahma, Ia tidak lagi mendapatkan pasokan pupuk tanpa alasan yang jelas. Distributor mengaku sejumlah kelompok tani telah membuat pernyataan tidak mau menerima dari pengecer (Rahma_red) akan tetapi setelah ditelusuri, ternyata sejumlah ketua kelompok Gapoktan tidak tahu soal itu. Oleh karena itu, Ia kemudian berinisiatif mengadu ke DPRD Banggai untuk mencari solusi.
“Kemarin sampai dua kali kami gagal panen karena tidak adanya pupuk, kita minta ini jadi perhatian anggota DPRD juga,” imbuhnya.
Keterangan Rahma sontak menuai reaksi Ketua Komisi III DPRD Banggai, Syarifudin Tjatjo bersama anggota lainnya, Moh Djufri R Diko, I Wayan Supadiasa dan Safrudin Husain. Mereka mengaku memang selama ini telah memantau keluhan petani soal pupuk di dataran Toili melalui media. Hanya saja, saat turun lapangan dan ditanyakan keluhan apa yang paling mendasar, sejumlah petani terkesan tidak berani menyuarakan hal itu. Dengan adanya aduan yang disampaikan Rahma, Komisi III DPRD Banggai berencana memanggil kepala dinas pertanian, kepala dinas perkebunan dan disperindag untuk penjelasannya terkait persoalan ini.
“Saya kira ini jelas ada lobi-lobi yang tidak baik dalam penerapannya. Kita harus berurusan dengan kadis pertanian dan DPL-nya,” tegas Syarifudin Tjatjo yang kemudian memerintahkan staf DPRD untuk segera membuat surat yang ditujukan ke sejumlah pihak terkait.

Haji Udin: Kalau Begini Pasti Ada Tikus Pupuk///
Syarifuddin Husain, saat mendengar berbagai keluhan perwakilan pengecer dan petani mengungkapkan, persoalan itu sejatinya  telah lama terjadi dan DPRD sudah pernah memanggil kadis pertanian. Hanya saja, ketika itu kadis pertanian mengatakan mereka telah membekukan ijin distributor CV Sinar Terang Anugerah karena dianggap bermasalah. Dari pembekuan itu menyisahkan dua distributor yakni CV Viktory dan CV Pertani. “Katanya Haris Hakim (kadis pertanian_refd) sudah dibekukan ijinnya, jadi kita anggap benar, artinya masalah terpecahkan. Tapi ternyata di lapangan kejadiannya lain dan kita baru tahu itu,” tuturnya.
Dalam pertemuan pertemuan dengan kadis pertanian beberapa waktu itu, kata Syarifuddin, Haris Hakim mengungkapkan bahwa distribusi pupuk dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah begitu kecil. Karena hanya sebanyak 12 ribu ton untuk 22.400 hektar sawah di kabupaten Banggai. Padahal, kabupaten Toli-toli yang hanya memiliki 6 ribu hektar pupuk bisa dapat 12 ribu ton. “Ini kan aneh, kita yang punya lahan sawah lebih luas tapi hanya dapat sedikit. Kenapa Toli-toli bisa dapat banyak? Jadi dari dinas mungkin yang tidak gesit,” katanya.
Ia juga menegaskan dengan kondisi pembagian pupuk subsidi dari pemerintah provinsi yang jauh lebih sedikit dari jumlah sawah yang ada di daerah ini, sejatinya pupuk sudah kurang. Plus, aduan yang masuk bahwa ada dugaan penyalahgunaan pupuk dalam penyalurannya menambah beban petani dalam pengolahan sawahnya. “Jadi nanti kita akan panggil pihak-pihak yang berkaitan dengan itu, kalau mereka tidak hadir berarti ada apa-apanya. Kalau mereka hadir berarti tidak ada masalah, tapi mereka harus bisa menjawab pertanyaan yang akan kita ajukan. Mengenai gagal panen yang disebutkan tadi saya kira ada dua penyebabnya, yang pertama mungkin karena tikus sawah dan yang kedua itu karena adanya tikus pupuk,” tandasnya.
Pertemuan lanjutan terkait keluhan itu bakal dibahas kembali di minggu ke tiga bulan Maret 2016, dengan menghadirkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk.(van)

About uman