Home » Politik » Aleg Mulai Resah
Aleg Mulai Resah
Nasir Himran

Aleg Mulai Resah

LUWUK—Rumor mengenai keberadaan oknum ‘papa minta air’ di DPRD Kabupaten Banggai membuat para penghuninya resah. Tak ingin tinggal diam, merekapun mendesak pihak terkait mulai dari internal maupun eksternal parlemen untuk memperjelas siapa oknum yang diduga bermain dalam dunia hitam terkait kongkalikong anggaran hasil penjualan air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).
“Kalau memang ada aleg terduga tolong diperjelas siapa dia, minimal inisial nama atau masa jabatan, fraksi atau dari komisi berapa,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Banggai, Nasir Himran, Rabu (24/2).
Ia mengaku tak terima atas pemberitaan salah satu media massa lokal yang dinilainya terkesan menjust 35 orang wakil rakyat. Itu, lanjut Himran, akibat tidak adanya kejelasan identitas oknum dimaksud sehingga menimbulkan kecurigaan publik bahwa sebagian pemasukan PDAM mengalir pada 35 aleg.
“Air adalah kebutuhan primer yang beberapa tahun terakhir menjadi jeritan masyarakat. Karenanya kami merasa gerah jika di isukan demikian, apalagi saat ini kami telah memasuki masa musrembang. Yang jelas kami merasa tidak nyaman saat tampil dihadapan masyarakat pascadihembuskannya isu tersebut,” keluh aleg asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Keresahan juga dinyatakan Anggota Komisi I DPRD Banggai, Irwanto Kulap, Rabu (24/2). Dikatakannya, isu mengenai oknum papa minta air di lembaga DPRD Kabupaten Banggai harus dikerucutkan. Kata dia, jangan karena kesalahan satu orang kemudian merusak citra 34 aleg lainnya.
“Itupun kalau informasinya benar, kalau hanya akal-akalan bagaimana?,” tanya aleg partai Golkar ini.
Menurut dia, pemberitaan tersebut jelas memiliki dasar yang bisa saja hasil investigasi pers. Namun, ketidakpuasan aleg menyeruak ketika pemberitaan yang disajikan terkesan menuding keseluruhan penghuni DPRD Banggai tanpa kejelasan. Kalaupun informasi tersebut datang dari internal PDAM, Wanto –sapaan akrabnya- meminta Komisi III mengundang PDAM untuk memperjelas apakah benar terdapat anggaran yang masuk ke kantong pribadi aleg.
“Setahu kami PDAM adalah perusahaan yang tengah dilanda krisis air dan juga anggaran. Jadi bagaimana bisa ada aleg yang justru menjadikan PDAM sebagai wadah garapan pemasukan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banggai, Safrudin Husain mengaku bersediah menindaki aleg yang jika terbukti melakukan penyimpangan seperti yang diberitakan media. Hanya saja, mengenai penangannya, Safrudin mengaku kelimpungan sebab tidak adanya data serta kejelasan aleg yang dicurigai. Karena itu, BK kata dia, berencana mengundang PDAM untuk mempertanyakannya.
“Jika dicermati isi pemberitaan mengenai persoalan uang. Kami belum tahu seperti apa dan bagaimana bentuk penyimpangannya, apakah ini pemerasan, penggelapan atau pengambilan anggaran PDAM,” kata Ketua DPC PKB Banggai ini, Rabu (24/2).
Kalaupun nantinya menjadi fakta, BK akan memperjelas jenis penyimpangannya, jika mengarah tindak pidana maka akan diserahkan penanganannya kepada pihak yudikatif.
“Kalau benar, yang jelas itu sudah melanggara kode etik aleg,” pungkasnya.(man)

About uman