Home » Politik » Ini Perbincangan Murad dengan Komisi II DPR RI
Ini Perbincangan Murad dengan Komisi II DPR RI
Spanduk yang berisikan penolakan Sultim hanya dijadikan sebagai komiditi politik yang dipajang disekitaran tugu Adipura Luwuk akhir tahun 2015 lalu.

Ini Perbincangan Murad dengan Komisi II DPR RI

LUWUK—Politisi senior Partai Golkar, Murad U Nasir menyampaikan, Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) tidak masuk dalam komposisi 65 daerah yang dalam waktu dekat akan di bahas oleh Komisi II DPR RI tentang Rancangan Undang-undang (RUU). Murad mengaku, kabar tersebut adalah hasil perbincangannya via telepon dengan Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, Jumat (22/1).
“Tadi saya telponan dengan pak Arif pertanyakan soal Sultim di Komisi II. Dari pengakuan beliau Sultim tidak masuk dalam 65 daerah yang akan dibahas RUU nya,” terang Murad, Jumat (22/1).
Kalaupun DPR menggunakan hak inisiatif, menurut mantan Anggota Komisi II parlemen Senayan ini, maka sikap politik  Gubernur, Longki Djanggola dan Ketua DPRD Sulteng, Aminudin Ponulele akan menjadi sentral untuk meloloskan pembahasan RUU Sultim. Sebab, Murad mengaku, berdasarkan pengalamannya ketika masih menjabat di DPR RI mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Gubernur dan DPRD provinsi terkait akan dipertanyakan mengenai persetujuan dana hibah, anggaran Pilkada perdana di DOB tersebut serta pelepasan aset dan personil ditambah persetujuan letak ibu kota provinsi.
“Gubernur dan pimpinan dewan akan dipertanyakan apakah sudah tidak ada persoalan dengan 5 poin tersebut yang telah disahkan melalui sidang paripurna. Kalau tidak ada maka DPR RI akan lanjut pada pembahasan RUU hingga pembahan selanjutnya,” jelas Murad.
Meski demikian, Murad menilai jika seluruh persyaratn telah sempurnah berdasarkan amanat Undang-undang masih ada peluang masuknya Sultim dalam prolegnas ketika terjadi komulatif terbuka.
Lalu bagaimana dengan upaya para pejuang Sultim yang saat ini menghadap ke DPD RI? Murad mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai, itu adalah langkah yang tepat mengingat tupoksi DPD sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi suatu daerah. Untuk langkah selanjutnya, Murad menyarankan, sebaiknya para pejuang melakukan pendekatan persuasif dan emosional kepada figur yang memiliki otoritas di DPR RI dan Mendagri.
Begitupula dengan ditingkat Provinsi Sultim, Murad berkeyakinan Aminudin tidak berniat untuk mengganjal terbentuknya DOB Sultim. Bagi Murad, yang menjadi kendala selama ini hanyalah persoalan miss komunikasi.
“Aminudin pernah berjanji dan memiliki tekad untuk mewujudkan Sultim. Yang seharusnya dilakukan para pejuang adalah menemui Aminudin membahas dan mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi kendala Sultim secara kekeluargaan dan dari hati ke hati. Jangan malah membuat jarak yang ditengahnya ditaburi bara api,” pungkasnya.(man)

About uman