Home » Politik » Aneh, Dana Hibah Pilkada Diduga Tanpa RKA
Aneh, Dana Hibah Pilkada Diduga Tanpa RKA
Adar Lasalimu

Aneh, Dana Hibah Pilkada Diduga Tanpa RKA

LUWUK—Anggaran Pilkada Banggai tahun 2015 semakin tak beres. Selain diduga disalahgunakan, dana yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai itu diduga tanpa format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Itu berdasarkan pengakuan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPKAD Banggai, Sukriyadi Lalu.
“RKA tidak ada, coba minta di KPU,” kata Sukriyadi melalui pesan singkatnya akhir pekan lalu.
Menanggapi itu, para pegiat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Luwuk, Kabupaten Banggai mempertanyakan kejelasan keberadaan RKA oleh BPKAD. Aneh, menurut mereka, jika BPKAD mencairkan dana hibah Pilkada tanpa terlebih dahulu menyertakan RKA.
“Bagaimana bisa BPKAD mengatakan RKA tidak ada sedangkan sebelum pencairan danah hibah harus ada skedul sebagai rujukan untuk pertanggungjawaban pemerintah terkait belanja KPU,” jelas Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat IMM, Adar Lasalimu,  Jumat (22/1).
Atas fenomena tersebut Ia menduga,  ada permainan anggaran antara oknum di BPKAD dengan oknum terlibat di KPU Banggai sehingga sengaja ditutup-tutupi. Karenanya, saran Adar, Inspektorat sebaiknya segera melakukan pemeriksaan terkait.
“Kami juga berharap yudiklatif segera mengambil tindakan, bila perlu dana hibah atau bansos dalam bentuk uang yang didalamnya include pembiayaan Pilkada harus diperiksa,” tegasnya.
Apalagi dalam Peraturan Bupati (Perbup) Banggai Nomor 19 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian dana bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sangat jelasnya penegasakan terkait prosedur pencairan dana hibah. Ditambah lagi Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran APBD.
Terpisah, persoalan tersebut juga mendapat tanggapan singkat oleh mantan Ketua DPRD Sulteng, Murad U Nasir. Dia mengatakan, jika benar demikian maka itu menjadi keanehan yang sangat fatal.
“Prinsip anggaran yang dikeluarkan pemerintah adalah berbasis kinerja. Tapi kalau tidak ada RKA bagaimana bisa diketahui apakah penggunaan anggaran tersebut telah sesuai kinerja. Dan kalau tidak ada perencanaan anggarannya lalu apa rujukan untuk dokumen anggaran yang sejatinya menjadi pertanggungjawaban pemerintah,” pungkas mantan anggota Komisi II DPR RI ini, Jumat (22/1). (man)

About uman