Home » Politik » Komisi I Siap Turun Lapangan
Komisi I Siap Turun Lapangan
Perwakilan masyarakat dari desa Kamiwangi, Rabu (20/1) saat mengeluhkan janji perusahaan sumur gas (PPGM) terkait pinjaman sertifikat yang belum dikembalikan sejak 15 tahun lalu.

Komisi I Siap Turun Lapangan

LUWUK-Dalam waktu dekat anggota Komisi I DPRD Banggai bakal bertandang ke lokasi yang dipersoalkan masyarakat di Desa Kamiwangi, kecamatan Toili Barat. Kunjungan kerja itu, menyusul adanya laporan masyarakat terkait janji perusahaan gas (PPGM) terkait sertifikat lahan yang sudah 15 tahun diambil, belum juga dikembalikan. Tak hanya itu, mereka juga akan memantau langsung kondisi jalur pipa yang disebut-sebut tidak sesuai rencana awal pembangunannya.
Nancy Ndobe, ketua Komisi I menjelaskan jika nantinya surat perintah perjalanan dinas sudah ditanda tangani ketua DPRD, maka pihaknya langsung berangkat ke desa Kamiwangi. Di sana, mereka akan meninjau langsung lokasi dan berdiskusi bersama masyarakat serta perwakilan pemerintah kecamatan dan perusahaan terkait. “Kalau hari ini sudah diteken sama pak ketua (Ketua DPRD_red) maka besok kita sudah bisa turun lapangan,” tuturnya, Rabu (20/1).
“Jadi nanti bapak-bapak tolong disiapkan saja bukti-bukti perjanjiannya, nanti kita komunikasikan langsung di lapangan,” sambungnya.
Sejumlah perwakilan masyarakat desa Kamiwangi mengatakan sangat berharap ada tindakan nyata dari pemerintahan daerah melalui DPRD. Sebab, persoalan itu sejatinya telah lama berlangsung. Namun, beberapa kali mediasi yang dilakukan bersama camat setempat tidak berjalan baik. Sehingganya, mereka menduga telah terjadi konspirasi besar dalam persoalan sertifikat warga yang dipegang perusahaan sejak 15 tahun lalu itu. “Sertifikat ini kebutuhan warga, kasian kalau mereka butuh dana dan bermohon anggunan dari bank, harus dengan jaminan sertifikat. Nah, kalau kondisinya seperti ini bagaimana?” keluh I Putu Mulyana, warga desa Kamiwangi yang didampingi anggota Gabungan Aktifis Mantailobo (GAM) dalam pertemuan itu.
Putu mengaku pernah berkoordinasi dengan pihak perusahaan melalui humas, Alisahbana. Namun, jawaban humas perusahaan saat itu tidak memuaskan. Ali beralasan pengurusan sertifikat dalam hal pemisahan lahan yang telah dibeli PPGM dengan lahan warga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sebab, ada sekira enam ribu sertifikat yang akan mereka urus sejak tahun 2000. “Tapi kan itu bukan urusan kami. Mereka yang mengaku akan mengurusnya dengan janji 2 bulan saat pertemuan terjadi di tahun 2011, tapi masyarakat memberi tambahan waktu sebulan lagi. Namun kenyataannya belum juga selesai. Masak iya pengurusannya bisa sampai 15 tahun?” kesalnya.
Sebagai warga yang memiliki keterkaitan dengan persoalan itu, Putu mengungkapkan ada ketakutan warga sertifikat itu sudah tidak berada di perusahaan. Sebab, mereka pernah melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional dan hasilnya pihak BPN mengaku belum menerima laporan terkait perubahan sertifikat lahan warga desa Kamiwangi yang dipersoalkan itu. “Jangan sampai ini sudah hilang. Sebab, dulu ada yang begitu dan perusahaan hanya bilang hilang tanpa ada kejelasan bagaimana penggantiannya,” tutupnya.(van)

About uman