Home » Berita Utama » Kamiwangi Mulai Memanas
Kamiwangi Mulai Memanas
Perwakilan masyarakat Desa Kamiwangi didampingi Gabungan Aktivis Mantailobo (GAM) saat menemui Ketua DPRD Banggai Samsulbahri Mang, Rabu (20/1).

Kamiwangi Mulai Memanas

LUWUK-Warga Kamiwangi Kecamatan Toili Barat mulai bereaksi menyusul ketidakjelasan pengembalian sertifikat lahan yang diambil PT Pertamina EP PPGM sejak tahun 2000.
Reaksi warga pemilik lahan beberapa hari terakhir dilakukan dengan melakukan penutupan jalur pipa gas dari delapan sumur gas di Desa Kamiwangi.
Perwakilan Pemilik Lahan, I Putu Mulyana, menuding perusahaan tidak memiliki itikat baik untuk mengembalikan sertifikat lahan yang diambil sejak 15 tahun silam itu.
Ia menjelaskan, masalah tersebut bermula saat pembebasan lahan beberapa tahun silam. Saat itu, ada beberapa warga yang luas lahannya lebih dari dua hectare, dibeli sebagian oleh perusahaan sebagai jalur pipa dan lokasi sumur gas. Setelah proses pembayaran, perusahaan kemudian meminta sertifikat lahan, dengan alasan akan menguruskan sertifikat pemisahan lahan. Mereka mengaku masalah itu akan selesai dalam tiga bulan. Sayangnya, sejak sertifikat itu diserahkan pada tahun 2000 silam, hingga kini belum ada kejelasan. Beberapa kali pertemuan dilakukan, namun tak membuahkan hasil.
Sebagai protes masyarakat mem blokade jalur pipa. Perusahaan mereaksi dengan meminta bantuan kepolisian dan TNI. “ Setiap kami memalang jalur pipa, selalu saja berhadapan dengan polisi dan TNI. Ada sekira 25 personil dari TNI dan dari Brimob juga ada,” katanya ketika menemui Ketua DPRD Samsul Bahri Mang, Rabu (20/1).
Mulyana mengaku mereka hanya meminta hak atas sertifikat lahan itu. “ Tapi kalau ketemu aparat dilapangan, mereka selalu bilang jangan melawan negara. Kami harus bagaimana, kami hanya menuntut sertifikat lahan dikembalikan,” imbuhnya lirih.
Mulyani juga mengungkapkan warga di desanya mulai resah. Sebab, ada oknum yang menyebar isu tak bertanggungjawab terkait ras. Isi itu diduga sengaja dihembuskan menyusul adanya perbedaan pandangan antara warga desa Kamiwangi dan desa lainnya yang menuntut kompensasi atas kebisingan sumur gas. Ada yang menuntut pembayaran kompensasi kebisingan dari sumur gas itu tidak disamakan dengan desa lainnya. “Kalau masyarakat di desa Kamiwangi meminta ada perbedaan harga yang lebih tinggi dari penerima konpensasi desa tetangga. Karena di desa kami terdapat 8 sumur gas. Jalur pipa sudah melingkar dimana-mana. Tapi yang perusahaan mau berikan sama dengan desa lain yang hanya dilewati jalur pipa. Maunya warga walaupun perbedaannya hanya sedikit, tapi paling tidak jangan disamakan,” paparnya.
Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Samsul Bahri Mang menyatakan akan meminta Komisi I DPRD menindaklanjuti masalah tersebut dengan peninjauan lapangan. “Kalau nanti komisi I tidak bisa menyelesaikan masalah ini akan ditangani antar komisi,  tapi komisi I juga berwenang memanggil perusahaan,” kata Bali-sapaan akrabnya.
Didampingi sejumlah anggota Gabungan Aktivis Mantailobo (GAM), Mulyana berharap DPRD menyelesaikan masalah warga desa Kamiwangi dan PT Pertamina EP PPGM itu. Ia juga meminta DPRD untuk mendesak perusahaan tersebut tidak beroperasi sebelum mengembalikan sertifikat lahan warga.
Sebelumnya, Humas PT Pertamina EP PPGM, Ali Syahbana, mengakui perusahaan tersebut belum mengembalikan 43 sertifikat lahan milik warga pada masa pembebasan lahan tahun 2000-2003. “Namun saat ini sementara dalam proses penyelesaian, sudah selesai pengukuran, dalam proses pemecahan, sudah ditangan notaris, “ ungkapnya.
Ali mengakui pihaknya memang mendapatkan sorotan dari warga terkait dengan kepemilikan sertifikat tersebut. “Tapi bukan berarti kami tak selesaikan, hanya memang butuh waktu agak lama, tidak selesai dalam satu dua hari,” tuturnya lagi. (van/ris)

About uman