Home » Politik » Hasrin Tegaskan Aminudin Pengganjal Sultim
Hasrin Tegaskan Aminudin Pengganjal Sultim
Didampingi Ketua Koordinator Lp3 Sultim, Basri Sono, Ketua Tim Percepatan Pembentukan Sultim, Hasrin Rahim menunjukan peta DOB Provinsi Sultim beberapa waktu lalu.

Hasrin Tegaskan Aminudin Pengganjal Sultim

LUWUK—Ketua Tim Percepatan Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim), Hasrin Rahim menegaskan, Ketua DPRD Sulteng Aminudin Ponulele adalah dalang pengganjal realisasi Daerah Otonomi Daerah (DOB) Sultim. Ia juga menuding, 14 aleg DPRD Sulteng asal dapil Sultim tak bertekad melahirkan provinsi baru di wilayah timur Sulteng tersebut.
“Aminudin dan 14 aleg asal dapil wilayah cakupan Sultim tidak merespon  perjuangan ini. Padahal persyaratan Sultim sudah tak dipersoalkan lagi oleh Dirjen Otda Kemendagri,” tegas Hasrin, Selasa (19/1).
Menurut dia, Aminudin tak memahami antara ketetapan Undang-undang dan surat. Pasalnya, beberapa tahun silam Kemendagri mengeluarkan surat bahwa Sultim telah dihapus dari 65 DOB yang akan dibahas ditingkat pusat. Namun, masih terbuka peluang untuk Sultim diprioritaskan pada pembahasaan ketika seluruh persyaratan terpenuhi serta keluarnya persetujuan DPRD Sulteng. Ia menilai, atas dalil itulah sampai saat ini Aminudin tak pernah menggelar paripurna untuk mengesahkan dokumen Sultim.
“Karena itulah tanggal 22 Januari mendatang kami akan melakukan pertemuan bersama perwakilan legislatif dan eksekutif di 6 daerah cakupan Sultim di DPD-RI. Ketika DPD mengeluarkan rekomendasi maka pertemuan terkait pembahasan Sultim akan dilanjutkan di Komisi II DPR-RI pada 25 Januari,” jelas dia.
Pertemuan tersebut, sambung dia, bentuk upaya para pejuang menghadapi sikap DPRD Sulteng yang tak ikhlas melepas Sultim. Sebab, cara tersebut pernah dilakukan oleh para pejuang Provinsi Kepulauan Riau ketika mengalami kendala yang sama. Ia menegaskan, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pemerintahan serta otonomi daerah ditegaskan, kebebasan bagi seluruh daerah untuk hidup berdaulat ketika seluruh persyatan terpenuhi.
“Persyaratan Sultim sudah lengkap, apalagi Sultim telah memenuhi kriteria untuk diwujudkan sebagaimana ketetapan Undang-undang. Sultim memiliki luas wilayah yang cukup bahkan lebih, memiliki perekonomian yang mampu menghidupi rumah tangganya sendiri serta syarat lainnya. Lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan pimpinan dewan tak menyetujui Sultim,” tanya Hasrin.
Pada tahun 2004 silam ketika masih menjabat Gubernur Sulteng Aminudin pernah berjanji, ketika seluruh persyaratan Sultim lengkap, cukup dan baik, di pinggir jalanpun Ia bersediah meneken persetujuannya. Bagi Hasrin, janji tersebut kini menjadi kebohongan. Sebab, Ia menilai, Sultim hanya dijadikan desain politik Golkar saat menghadapi Pilkada serentak tahun 2015 lalu.
“Atas dasar itu kami akan mengguggat Aminudin Ponulele. Kami rakyat Sultim tidak meminta apapun, yang kami tuntut hanyalah pemerataan sosial, ekonomi, pembangunan dan pelayanan publik. Kenapa kami harus dihalang-halangi untuk itu,” tutur dia.
Sementara itu, mengenai keinginan sejumlah daerah di Sultim yang supaya dilibatkan dalam forum perjuangan, Hasrin kembali menegaskan, membuka pintu selebar-lebarnya untuk seluruh pihak. Tak ada istila alergi, bukan anak daerah atau berbeda kelompok dalam perjuangan tersebut. Sebab, Sultim adalah untuk kepentingan semua pihak yang harus diperjuangkan secara bersama-sama.
“Alhamdulillah di forum ini sudah terlibat para pejuang asal Kabupaten Tojo Una-una serta kabupaten lainnya. Kami siap merangkul seluruh elemen masyarakat Sultim yang ingin berjuang. Mari kita satukan tekad dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dan kepada para deklator perjuangan Sultim, Basri Sono, Murad Nasir serta tokoh lain yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu kami sangat mengormati mereka,” pungkasnya.(man)

About uman