Home » Berita Utama » Normalisasi Sungai Lobu Diduga Bermasalah
Normalisasi Sungai Lobu Diduga Bermasalah
Thoriq Mulahela

Normalisasi Sungai Lobu Diduga Bermasalah

LUWUK-Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Luwuk di Pagimana mengendus aroma tak sedap pada pelaksanaan normalisasi sungai Lobu. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Banggai melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran 2015 itu, diduga tidak berjalan baik.
Dari laporan masyarakat proyek normalisasi sungai sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 kembali dianggarkan. Dari data awal yang dikumpulkan penyidik, proyek itu diduga bermasalah. Sebab, tiga tahun berturut-turut pengerjaan normalisasi berjalan, tapi tidak ada perubahan yang terlihat dari sungai itu.
Kacabjari Pagimana, Thoriq Mulahela mengungkapkan surat perintah dimulainya penyelidikan dengan nomor: Prinops-01/R.2.11.9/Dek.3/01/2016 telah diterbitkan. Bahkan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sudah mulai dilakukan. “Jadi total anggaran pekerjaan itu miliaran, dan dilaksanakan di beberapa desa yang berkaitan dengan sungai Lobu, yaitu desa Niubulan, Lobu, Kadodi, Uhauhangon dan sungai Pioto di desa Balean pada tahun 2015,” ungkap Kacabjari yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Jaksa Agung, terkait penanganan perkara korupsi terbaik pertama se-Indonesia di tahun 2015 itu.
Lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2004 itu, juga mengungkapkan pekerjaan normalisasi dirasakan janggal oleh masyarakat, dikarenakan dalam tiga tahun berturut-turut dikerjakan, tapi hasilnya tidak terlihat. Bahkan, ada indikasi pengerjaan itu tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya. Karena itu, Rabu (13/1) sejumlah saksi mulai dipanggil dan menjalani pemeriksaan penyidik. Termasuk kontraktor sebagai pelaksana proyek normalisasi sungai Lobu, serta bagian perencanaan dan pengawasan dari instansi terkait. “Ini yang akan kita lihat dalam pemeriksaan. Kok kayaknya kegiatan itu seperti pengadaan ATK (alat tulis kantor_red) saja? Soalnya selama tiga tahun berturut-turut ada, sementara kondisi sungai masih tetap sama,” tandasnya.
Mantan Kasi Intel Sinjay ini menjelaskan dari informasi yang disampaikan masyarakat pengerjaan itu dimenangkan oleh enam perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya terindikasi hanya dikerjakan satu perusahaan saja. “Normalisasi sungai itu kan bukan hanya sekedar cutting saja. Tapi tujuannya untuk melancarkan aliran air sungai. Nah, apakah sungai Lobu selama ini bermasalah? Itu yang sementara kita gali informasinya juga. Coba lihat normalisasi sungai Jole, kelihatan sekali kan kalau ada kegiatan. Tapi di sungai Lobu berbeda,” tegas Jaksa yang pernah bertugas di Maluku Utara, Ternate dan Jailolo ini saat ditemui di Kejari Luwuk.
Dari enam paket pekerjaan normalisasi sungai yang diduga bermasalah itu. Setiap item pekerjaan bernilai Rp200 juta atau totalnya sekira Rp1,2 miliar. Itu baru untuk pekerjaan di tahun 2015. Sementara tahun 2013 dan tahun 2014 diduga juga tidak jauh berbeda. Untuk itu, pendalaman masih terus dilakukan penyidik.
Disinggung mengenai penghargaan dari Jaksa Agung, Thoriq mengaku piagam penghargaan itu diberikan karena Cabjari Pagimana berhasil menuntaskan 11 kasus dugaan korupsi. Jumlah itu jauh lebih banyak dari target yang dibebankan ke setiap cabang kejaksaan. Meski demikian, dari 11 kasus tersebut, empat diantaranya terpaksa dihentikan dengan berbagai pertimbangan. Seperti; kasus dugaan korupsi air bersih Desa Asaan. Dalam kasus itu nilai kerugian negara terlalu kecil dan telah dikembalikan ke kas negara. Kemudian tahap retensi/pemeliharaan fasilitas pelabuhan Pagimana. Perkara itu dihentikan karena adanya perbedaan pandangan antara dua ahli. Sehingga, digunakan akademisi sebagai pihak ketiga. “Jadi keterangan ahli pertama mengatakan ada kesalahan, ahli kedua dari provinsi bilang tidak ada, kemudian kita menghadirkan pihak ketiga dari akademisi dan hasilnya juga tidak ditemukan adanya pelanggaran,” ungkap Thoriq.
Meski demikian, dua perkara lainnya seperti kasus air bersih Pakowa dan kandang ternak di Sepa kini menunggu jadwal putusan di Pengadilan Tinggi Negeri Tipikor Palu. “Jadi ada pertimbangan-pertimbangan hukum mengapa beberapa kasus yang kerugian negaranya kecil dan telah dikembalikan itu kita tutup. Karena pembiayaan perkara itu butuh anggaran yang cukup besar. Tapi alhamdulillah, tahun kemarin kita berhasil menjadi yang terbaik se – Indonesia,” pungkasnya.(van)

About uman