Home » Berita Utama » Ini Dia Keanehan Belanja KPU
Ini Dia Keanehan Belanja KPU
Desain buku panduan KPPS Pilkada Banggai diduga tak sesuai spesifikasi (spek) yang dikeluarkan KPU Sulteng karena hanya bermodalkan lakban pada bagian punggung buku.

Ini Dia Keanehan Belanja KPU

LUWUK—Sejumlah item belanja barang dan jasa melalui anggaran Pilkada Banggai sekira Rp 26 miliar yang digelontorkan Pemerintah daerah (Pemda) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai tak henti menuai sorotan. Pasalnya, akibat pengelolaan anggaran yang terkesan tidak transparan, sejumlah keanehan pun mulai terendus. Diantaranya, sewa 4 unit kendaraan operasional roda empat dengan anggaran mencapai Rp 238 juta yang telah dicairkan yang dibandrol Rp 8,5 juta per bulan terhitung sejak Juni hingga Desember 2015 lalu. Anehnya, selama pelaksanaan pilkada keberadaan kendaraan tersebut nyaris tak terlihat digunakan oleh 4 komisioner.
Percetakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dsinyalir tidak sesuai spesifikasi (spek) teknis barang/jasa karena mengalami kekurangan ukuran. Dalam spek disebutkan, untuk APK jenis baliho berukuran 3x meter, umbul-umbul 4×1 meter dan spanduk berukuran 1,5×6 meter. Sayangnya, saat dihubungi terkait ukuran APK, staf Panwasli Banggai tak kunjung memberikan jawaban.
Pengadaan buku panduan KPPS Pilkada Banggai tahun 2015 mengacu pada surat yang dikeluarkan KPU Sulteng Nomor:1046/KPU-PROV-024/X/2015 tertanggal Palu 28 Oktober 2015 perihal penjelasan detail surat KPU Nomor:687/KPU/X/2015/ tanggal 15 Oktober 2015, yang ditandangani oleh Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden.
Pada angka 3 huruf D dalam surat tersebut ditetapkan, spek teknis buku panduan yaitu, lem punggung, binding spiral dan jilid kawat. Sedangkan bentuk fisik buku panduan KPPS yang dikeluarkan KPU Banggai -lihat gambar-hanya dilakban pada bagian punggung sehingga terkesan asal-asalan. Sedangkan staf KPU yang menangani pengadaan barang/jasa menegaskan bahwa buku tersebut telah sesuai spek.
Sejumlah keganjilan juga telah dibeber paslon Smile Suka dan Mutiara melalui pembacaan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) saat sidang pendahuluan, Senin 11 Januari lalu. Pada pembacaan materi gugatannya, selain persoalan DPT paslon pemohon juga menyorot logistik Pilkada.
Bahkan, berdasarkan kunjungan Tim Safari Pilkada Damai saat voting day 9 Desember silam didapati salah satu TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak memiliki bilik suara serta logistik pemungutan dan penghitungan suara lainnya.
Menanggapi itu, sejumlah politisi mendesak lembaga penegak hukum segera bertindak menyusul pemberitaan media yang menyajikan dugaan korupsi anggaran Pilkada.
Desakan serupa juga datang dari sejumlah akademisi serta aktivis perguruan tinggi di kota Luwuk. Mereka menilai dampak dari kondisi itu ditandai timbulnya berbagai persoalan selama pelaksanaan Pilkada pertahapannya hingga voting day khususnya ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Bisa jadi, kata mereka, itu akibat dari ketidakpahaman penyelenggara tingkat bawah dengan prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara karena asal-asalannya percetakan buku panduan. Buku panduan sangatlah berguna bagi penyelenggara level bawah karena didalamnya berisikan tuntunan terkait pelaksanaan Pilkada pertahapannya.
“Kami mendesak DPRD supaya menggelar hearing serta sudah saatnya lembaga yudikatif bertindak indikasi tersebut,” ungkap Adar Lasalimu, salah seorang pegiat OKP IMM  cabang Luwuk, akhir pekan lalu.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Banggai, Safrudin Husain mengaku setuju dengan audit anggaran Pilkada serta bersedia menggelar hearing. Hanya saja, mengenai hearing, politikus asal Fraksi-PKB ini menilai, agar prosesnya tidak berbelit-belit perlu menunggu pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan adakah kerugian negara dibalik penggunaan anggaran Pilkada. Apalagi, lanjut dia, DPRD tidak memiliki otoritas penuh untuk mempertanyakan setiap item belanja oleh KPU dari anggaran yang telah digunakan.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Banggai, Ibrahim Darise, mengatakan, agar persoalan ini tidak menjadi wacana semata harus dibarengi kelengkapan bukti berupa data kongkrit keanehan belanja barang/jasa KPU. Jika itu telah dilakukan maka, menurut politisi asal Fraksi-PAN ini, ada dua jalur untuk mengungkapnya.
“Menunggu pemeriksaan BPKP atau mendesak pihak yudikatif melakukan penyeledikan atau pemeriksaan terhadap pihak terkait di KPU,” kata dia, Selasa (12/1).
Jika benar telah terjadi korupsi terhadap anggaran Pilkada, Ibrahim menilai, cepat atau lambat semua akan terkuak.
“Kalau BPKP terlebih dahulu yang mengungkap itu tinggal bagaimana pertanggung jawaban oknum terkait dengan waktu yang diberikan. Tapi kalau sampai rentan waktu yang disediakan tidak pertanggung jawabannya, yah siap-siap saja berhadapan dengan hukum. Tapi kalau yudikatif yang pertama mengungkap dan menemukan terjadinya indikasi tersebut, tinggal menunggu hasil pemeriksaan BPKP untuk memperjelas adakah kerugian negara beserta nominalnya sanksinya penjara atas perkara tindak pidana korupsi,” pungkasnya.(man)

About uman