Home » Politik » Pembahasan Raperda Pilkades Selesai
Pembahasan Raperda Pilkades Selesai
Pembahasan rencana peraturan daerah terkait Pilkades Serentak dan raperda penyertaan modal ke PDAM, Senin (11/1) di ruang pertemuan DPRD Banggai.

Pembahasan Raperda Pilkades Selesai

LUWUK-Pembahasan rencana peraturan daerah (Raperda) terkait pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Banggai akhirnya selesai, Senin (11/1). Evert Kuganda, selaku ketua Badan Legislasi DPRD Banggai mengaku tidak ada perdebatan yang krusial dalam pembahasan raperda itu. Sebab, semua telah mengacu pada ketentuan yang diadopsi dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, serta Permendagri nomor 112 tahun 2014.
“Hanya ada yang perlu dikonsultasikan. Yaitu menyangkut persoalan dalam pilkades nanti ketika terdapat lebih dari 1 calon yang memperoleh suara terbanyak. Karena ada pasal yang mengatakan diadakan pemilihan ulang. Tapi ada juga ketentuan yang mengatakan dalam hal itu, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah suara yang lebih luas,” ungkapnya, Senin (11/1) usai pembahasan.
Oleh karena itu, meski pembahasan sudah selesai, Evert mengatakan persoalan itu tetap harus dikoordinasikan hingga ada kejelasan. Setelah semua kejelasan sudah ada, maka pihaknya tinggal memasukkan kembali perubahan itu sebelum akhirnya diparipurnakan. “Jadi sudah selesai kalau untuk raperda pilkades serentak,” tuturnya.
Selain pembahasan raperda pilkades serentak, Baleg dan perwakilan dari pemerintah kabupaten Banggai juga melakukan pembahasan raperda penyertaan modal ke PDAM. Hal itu juga dikatakan telah selesai. Evert juga mengaku tidak ada perdebatan serius dalam pembahasannya, karena semua sudah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. “Jadi perda yang dibuat itu sudah mengacu ke sana (undang-undang__red), semua isi perda itu diadopsi dari undang-undang, PP dan permendagri makanya sudah tidak ada perdebatan,” jelasnya.
Sejatinya, ada tiga raperda yang akan dibahas. Selain, raperda pilkades serentak, penyertaan modal ke PDAM, Baleg juga mestinya membahas retribusi pengawasan tenaga kerja asing. Akan tetapi, ada beberapa hal mengenai kelengkapan dokumen dari raperda itu yang belum siap di bagian hukum setda Banggai, sehingga kemudian dipending. (van)

About uman