Home » Politik » Pengelolaan tak Transparan, Anggaran Pilkada Perlu Diaudit
Pengelolaan tak Transparan, Anggaran Pilkada Perlu Diaudit
Arbes Lamusu

Pengelolaan tak Transparan, Anggaran Pilkada Perlu Diaudit

LUWUK—Anggaran Pilkada serentak tahun 2015 yang digelontorkan pemerintah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Banggai senilai Rp 26 miliar dinilai perlu diaudit. Pasalnya, sejak awal bergulirnya tahapan Pilkada penggunaan anggaran tersebut terkesan tidak transparan. Akibatnya, kini sejumlah persoalan yang berkaitan dengan anggaran menuai sorotan publik.
“Mulai dari rental mobil operasional, buku panduan, APK/BK serta sejumlah jenis logistik pemungutan dan penghitungan suara nyaris bermasalah, ada apa dengan sekretariat KPU?,” tanya Kabid Eksternal Badko HMI Sulteng, Arbes Lamusu, Jumat (8/1).
Padahal, kata dia, disejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 berani memaparkan setiap item belanja yang berkonsekuensi terhadap anggaran ke publik melalui media massa. Namun, untuk KPU Banggai langkah tersebut tak dilakukan sehingga ketika terjadi keganjilan langsung menuai kecurigaan.
“Bahkan pandangan publik langsung mengarah terhadap dugaan korupsi. Anggarannya banyak, masalah yang timbul juga banyak,” ungkap dia.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan, DPRD saran Arbes, perlu mempertanyakan kejelasan anggaran Pilkada. Bila perlu untuk tidak mengurangi kepercayaan rakyat terhadap institut penyelenggara pemilu tersebut, DPRD harus melakukan hearing untuk memperjelas segala persoalan yang terjadi semala ini.
“Tapi sebaiknya menunggu seluruh tahapan Pilkada selesai supaya tidak merusak konsentrasi KPU. Intinya anggaran Pilkada harus diaudit,” pungkas dia.(man)

About uman