Home » Politik » Akademisi Bilang Sultim itu “Sulit Timbul”
Akademisi Bilang Sultim itu “Sulit Timbul”
Sutrisno K. Djawa

Akademisi Bilang Sultim itu “Sulit Timbul”

LUWUK—Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Sulawesi Timur (DOB Sultim) nampaknya hanya dijadikan jualan paling laris oleh komunitas politik paslon untuk menarik simpatik rakyat dalam setiap pelaksanaan demokrasi beberapa periode terakhir. Akibat dari pada itu, segelintir pihak termasuk para akademisi merasa pesimis terealisasinya upaya tersebut.
“Jadi, singkatan yang tepat untuk Sultim adalah, sulit timbul,” ungkap akademisi Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML), Sutrisno K Jawa, Jumat (8/1).
Sutrisno menganggap, pemerintah serta DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) tak beritikad untuk merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat dalam wilayah cakupan Sultim. Buktinya, lanjut dia, komunikasi antara Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dan DPRD Sulteng dibawah kepemimpinan Aminudin Ponulele ibarat hanya menjadi skenario politik untuk mencapai kepentingan tertentu.
“Provinsi tidak ikhlas dan beritikad melepas Sultim dari wilayah Sulteng, mungkin saja masih ada kepentingan yang ingin dikejar,” duga Sutrisno.
Dijelaskannya, pada tanggal 23 September 2015 Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengeluarkan surat Nomor:125,72/565/RD-ADM.OTDA perihal penyampaian usul pembentukan DOB Sultim ke DPRD Sulteng. Dalam surat tersebut berisi 5 poin yakni, persetujuan nama provinsi Sultim, persetujuan pemberian hibah, persetujuan pemberian dukungan dana untuk Pemilukada perdana di Sultim, persetujuan pelepasan aset serta persetujuan pemindahan sejumlah personil.
Menurut dia, 5 poin tersebut adalah lucu sebab, poin yang sama telah dikeluarkan sebelumnya oleh Ketua DPRD Sulteng, Aminudin Ponulele melalui surat Nomor:160/0247/DPRD perihal permintaan rekomendasi persyaratan pembentukan DOB Sultim tertanggal Palu 28 Januari 2011.
“Ini sama halnya gali lubang tutup lubang, atau ibarat orang naik haji dokumen Sultim hanya berputar dari bukit Safa ke Marwah dengan takbir berulang-ulang kali. Janganlah kami rakyat Sultim dibodoh-bodohi dengan persoalan itu, atau jangan sampai gubernur memang tidak pernah membaca dokumen Sultim,” tegas salah satu tokoh pejuang pembentukan Sultim ini.
Bagi dia, rencana pemerintah Sulteng mendekatkan pelayan publik dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat sehingga munculnya keinginan pembentukan DOB Sultim hanyalah “surga telinga” belaka. Seharusnya, tekan Sutrisno, rakyat, pemerintah serta seluruh stakeholder wilayah cakupan Sultim sadar akan hal itu untuk segera mengambil sikap tegas dengan boikot segala kepentingan ke Sulteng.
“Sudah saatnya rakyat menuntut akan janji-janji para elit. Bila perlu seluruh perwakilan rakyat, pemerintah serta seluruh stakeholder di Sultim beramai-ramai mendatangi dan mendesak DPR-RI untuk merealisasikan apa yang menjadi aspirasi. Semua dapat dilakukan untuk kepentingan bersama tinggal bagaimana seluruh lapisan masyarakat bersatu untuk tujuan tersebut,” ungkap wakil rektor (wr) II UML ini.
Kepada para komunitas politik, jangan tegas Sutrisno, memanfaatkan isu Sultim untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Kami juga mempertanyakan peran para aleg DPRD Sulteng asal dapil wilayah cakupan Sultim. Jangan sampai mereka juga tidak punya itikad untuk rakyat di kampung halaman,” pungkasnya.(man)

About uman