Home » Metro Luwuk » Masih Ada Korban PHK PT MSP Lainnya
Masih Ada Korban PHK PT MSP Lainnya
Kurniawan Firmansyah, Aktivis GMNI Luwuk Banggai.

Masih Ada Korban PHK PT MSP Lainnya

“Lalu dimana fungsi DPRD disini. Jangan cuma duduk dan menikmati isi perut dari uang rakyat. Kalian dibayar bukan hanya untuk bicara, tapi mengawasi kinerja eksekutif yang tidak becus”(KURNIAWAN FIRMANSYAH, Aktivis GMNI Luwuk Banggai.)

LUWUK– Ternyata tidak hanya Ahmad Dani dan Hamzah saja yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) tanpa pesangon, tapi masih ada eks karyawan lainnya yang diperlakukan sama.
Feko (30), misalnya, pria yang mengaku pernah menjadi karyawan di PT Mentari Sejati Perkasa (MSP) selama empat tahun itu, mengaku mengalami nasib serupa.
“Saya malah sudah empat tahun bekerja disitu, tapi begitu di PHK, saya malah tidak dapat apa apa sepersenpun,”ungkap pria yang kini sudah bekerja sebagai security di Kejaksaan Negeri Luwuk itu, Rabu (6/1).
Padahal, beber Feko, menjadi karyawan di perusahaan bongkar muat kontener itu resiko kecelakaannya terbilang cukup tinggi.
“Jamsostek saja bisa didapat kalau sudah bekerja selama tiga sampai empat tahun. Jadi memang benar benar miris,” ungkapnya, sambil memerlihatkan bukti kartu jamsostek dari PT MSP itu.
Dia bercerita, semasa dirinya masih bekerja di perusahaan yang pernah bikin Usmar Mangantjo (Kadis Nakertrans-red) geram beberapa minggu lalu, Ia hanya menerima gaji pokok perbulan sebesar Rp950 ribu. Bahkan, kata dia, ada lagi yang menerima cuma Rp700 ribu.
“Padahal UMP saat itu sudah Rp1,250 juta. Tapi saya terima gaji Rp950 ribu. Sudah gitu, dapat potongan Rp30 ribu lagi. Alasannya, karena ada potongan jamsostek Rp30. Jadi total yang diterima sisa Rp920 ribu,” bebernya.
Terpisah, Kurniawan Firmansyah, aktivis GMNI Luwuk Banggai, mengutuk sistim perusahaan yang tidak memberikan perlindungan terhadap ketenagakerjaan di kota ini.
“Atas nama gerakan perjuangan, kami mendesak pemerintah daerah jangan mandul. Berikan sanksi tegas pada setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawannya dengan mengupah tidak sesuai standar UMP,” tegas pria yang akrab disapa Kiki itu.
Seharusnya, saran dia, pemerintah daerah langsung mem-blck list saja. Jika ada perusahaan “pembangkang” yang hanya berfikir soal profit investasinya tanpa memikirkan kesejahteraan para naker.
“Jangan hanya numpang cari hidup didaerah orang, lalu tidak punya kontribusi jelas pada naker lokal,” kesalnya.
Kata dia, jika pemerintah daerah dalam hal ini Disnakertrans Banggai, apatis terhadap persoalan ini maka itu sama saja membiarkan sebuah kejahatan terselubung berlangsung terus menerus.
“Lalu, dimana fungsi DPRD Banggai disini. Jangan cuma duduk dan menikmati isi perut dari uang rakyat. Kalian dibayar bukan hanya untuk bicara, tapi mengawasi kinerja eksekutif yang tidak becus,” tukasnya. (tr-33)

About uman