Home » Luwuk Utara-Timur » Lurah Jole Dinilai Diskriminatif
Lurah Jole Dinilai Diskriminatif
Sejumlah warga yang tinggal di bantaran sungai kelurahan Jole memilih tetap bertahan, karena Pemda terkesan pilih kasih.

Lurah Jole Dinilai Diskriminatif

LUWUK SELATAN-Langkah pemerintah daerah untuk membersihkan sejumlah bangunan yang terdapat di pesisir sungai Jole, terkait Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) dinilai pilih kasih. Demikian diungkapkan Koordinator Forum Penolakan Penggusuran rumah di sekitar bantaran sungai Jole, Darwis bersama rekannya Goan S Lamato Rabu (6/1).
Menurut mereka, upaya pihak kelurahan yang tidak melakukan pembersihan rumah secara serentak merupakan langkah diskiriminasi.
“Seminggu pasca pilkada sejumlah staf kelurahan Jole datang ke kami menyuruh tanda tangan itu surat, anehnya kenapa yang lain tidak, seperti yang punya rumah kos dan perusahaan,” tutur Darwis.
Ia pun menegaskan,  bila bangunan rumah kos dan salah satu bangunan milik PT Antraiksa dibongkar, maka ia dan rekan-rekannya juga bersedia membongkar rumahnya, namun  biaya ganti rugi harus sesuai.
“Kalau perlu kami sendiri yang bongkar, saya punya rumah biar dibakar habis,” tambahnya.
Darwis pun menilai besaran uang ganti rugi yang diberikan pemda tidak masuk akal. Pasalnya, uang ganti rugi tersebut tidak bisa dibelikan tanah apalagi untuk membangun rumah.
“Ada yang harusnya terima Rp 40 juta ternyata terima Rp 30 juta, ada juga yang harusnya terima Rp 100 juta lebih yang dikasih hanya Rp 90 juta,” terangnya.
Atas kejadian tersebut, Darwis mewakili sejumlah warga bantaran sungai Jole berharap kalau saja didesak tetap pindah, sebaiknya tidak jauh dari lokasi tersebut.
“Tidak mungkin kalau kami mo pindah di gunung, susah mo ke laut. Sebaiknya rumah kami disorong saja agak jauh dari bantaran sungai  agar sungai Jole itu bisa dibuatkan tanggul,” pungkasnya. (ajy)

About uman