Home » Berita Utama » Smile Suka Optimistis, Win Star Pesimistis
Smile Suka Optimistis, Win Star Pesimistis
Ismail Indek

Smile Suka Optimistis, Win Star Pesimistis

LUWUK—Kata siapa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan pasangan calon Sofhian Mile dan Sukri Djalumang (Smile-Suka) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kabar yang memupuskan harapan para simpatisan paslon nomor urut satu di Pilkada Banggai itu langsung dimentahkan tim advokasi Smile Suka, Endy Biaro.
Tim Media dan Data Centre Smile-Suka itu menegaskan, sampai saat ini MK belum mengeluarkan putusan apapun tentang diterima atau ditolaknya permohonan paslon pemohon. Alasannya, dalam menangani gugatan MK memiliki jadwal yang ditetapkan sebagaimana regulasi yang mengatur.
“Waduh, kok informasinya menyesatkan kayak gitu, enggak benar itu. Mekanisme beracara di MK semua sudah diatur kok dalam Peraturan MK tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara PHP Pilkada. Lagipula nomor register Mutiara seperti yang dirilis salah satu media lokal itu adalah nomor pendaftaran bukan nomor sidang,” kata Endy saat dihubungi, Selasa (5/1).
Dijelaskannya, kemarin (Senin 4/1,red) adalah jadwal penutupan penambahan bukti oleh paslon pemohon. Sedangkan hari ini (Selasa 5/1-red) pengambilan nomor register sidang, lanjut keesokan harinya (Rabu 6/1,red) sampai tanggal 17 Januari MK akan memproses atau mengkaji dokumen permohonan pelapor. Barulah pada tanggal 18 Januari MK akan mengumumkan tentang diterima atau tidaknya permohonan pemohon untuk ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya.
“Jadi bagaimana bisa berhembus kabar tentang penolakan permohonan Smile-Suka sedangkan MK belum masuk pada putusan itu. Janganlah membentuk opini yang menyesatkan publik tanpa dasar yang valid. Kami optimistis permohonan Smile-Suka akan diterima MK,” pintah dia.
Lalu bagaimana dengan syarat selisih perolehan suara 1,5 sampai 2,5 persen (khusus untuk kabupaten berpenduduk 250 ribu sampai 500 ribu jiwa-red) antara paslon pemohon dan termohon berdasarkan ketetapan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan PMK Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam gugatan PHP tentang pengajuan PHP dengan kondisi perolehan suara Pilkada Banggai yang melebihi angka tersebut?
“Dalam Undang-undang memang demikian. Itu yang kemudian membuat Ketua DKPP-RI, Jimly Ashidiqie meminta MK melalui statementnya supaya tidak kaku dengan patokan persentase tersebut. Permintaan sama juga dilakukan Masyarakat Peduli Konstitusi, yakni gabungan 146 pengacara yang mengajukan gugatan yang juga telah menandatangani petisi agar MK memperhatikan asas keadilan,” tuturnya.
Begitupula Komisi III DPR-RI, sambungnya, mereka meminta MK buka mata terhadap fakta Pilkada curang diberbagai daerah.
“Entah hari ini atau besok Bawaslu RI akan menggelar pleno untuk mengeluarkan rekomendasi kepada MK perihal yang sama. Yang pasti adalah bohong semua informasi yang berkembang, sebab Smile-Suka telah mengantongi nomor register 20 untuk persidangan tanggal 11 Januari mendatang,” tutur Endy.
Meski kubu Smile-Suka memperlihatkan optimistis tinggi terkait keberhasilan di MK, namun dari pihak pasangan Herwin Yatim dan Mustar Labolo (Win-Star) sebagai paslon peraih suara terbanyak di Pilkada Banggai justru berkeyakinan sebaliknya.
“Kami sangat optimistis permohonan Smile Suka dan Mutiara di tolak MK,” tegas Juru Bicara Win Star, Ismail Indek, Selasa (5/1).
Jika mengacu pada ketetapan undang-undang yang mengatur mekanisme pengajuan gugatan PHP, maka kata Ismail, alangkah mustahil MK kemudian mengakomodir upaya rivalitas. Diakuinya, para elit politik serta pakar hukum ditingkat pusat berkehendak agar MK tidak selalu berpatokan terhadap persyatan UU dalam menyelesaikan perkara PHP Pilkada serentak. Namun menurut dia, MK memiliki orotitas penuh dalam menyelesaikan sengketa yang sejatinya tak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
“Otoritas itu bukan kemauan MK, melainkan amanat UU. Ingat, Pilkada serentak adalah pesta demokrasi yang digelar perdana tahun ini. Jika ada pihak yang mendesak lembaga terkait untuk menabrak regulasi kami khawatir kebijakan yang dikeluarkan adalah fatal,” nilai Ismail yang juga LO paslon Nomor urut 3 ini.
Ia memersilahkan pihak manapun berspekulasi mengenai tindaklanjut permohonan paslon nomor urut 1 dan 2 di MK. Namun, hal itu, imbuhnya, tidak akan membuat Win Star gentar.
“Kita lihat sajalah hasilnya, kami yakin permohonan mereka ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan material berdasarkan amanat UU,” tandasnya.
Terpisah, kabar tentang diterimanya gugatan Mutiara oleh MK juga dimentahkan calon bupati, Herwin Yatim. Tak berbeda dengan apa yang disampaikan Endy, Herwin mengatakan, sampai saat ini MK belum mengeluarkan keputusan apapun tentang permohonan pemohon.
“Belum ada keputusan resmi dari MK tentang diterimanya gugatan pemohon. Itu baru akan disampaikan pada tanggal 18 Januari, belum sekarang,” ungkap Herwin melalui via telepon kepada sejumlah wartawan.(man)

About uman