Home » Politik » KPU Banggai Siap Hadapi Sidang MK
KPU Banggai Siap Hadapi Sidang MK
Irman D Budahu

KPU Banggai Siap Hadapi Sidang MK

LUWUK—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Banggai, Irman D Budahu menegaskan, siap menghadapi segala bentuk gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan paslon peserta Pilkada Banggai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu menyusul masuknya nama KPU Banggai sebagai salah satu lembaga penyelenggara tergugat pada Pilkada serentak tahun 2015.
“Kami siap menghadapi itu, itu sebabnya KPU Banggai diundang ke pusat untuk menggelar rapat koordinasi,” ungkap Irman, Selasa (5/1).
Dalam rapat tersebut, lanjut dia, KPU Banggai yang melibatkan seluruh komisionernya diberi pembekalan untuk menghadapi gugatan pemohon di MK oleh pemateri dari pihak KPU-RI. Pada kegiatan itu KPU Banggai tak sendirian, Irman menyampaikan, seluruh KPU di daerah yang melaksanakan Pilkada tahun ini dan tercatat sebagai tergugat juga menerima hal serupa.
Meski tak berkomentar panjang lebar namun, Irman optimistis pihaknya dapat menghadapi isi perkara gugatan.
“Yang pasti kami siap menyahuti panggilan MK dan menghadapi seluruh isi gugatan para pemohon terkait PHP Pilkada Banggai,” tandasnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat mengumpulkan 132 KPUD yang akan menghadapi 147 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Termasuk KPU tingkat provinsi yang nantinya berperan mengkoordinir KPU dari Kabupaten/Kota saat berperkara.
“Kami beri pengarahan dan menjadwalkan konsultan hukum yang kami tunjuk juga memberikan materi. Setelah ini kami buka konsultasi. Petugas KPU dibantu kuasa hukum, membantu daerah menjawab (gugatan,red) menyusun alat bukti yang ada,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Selasa (5/1).
Menurut Husni, pihaknya juga telah meminta KPUD benar-benar teliti membaca gugatan, sehingga dapat memberi jawaban dan mempersiapkan bukti-bukti secara lengkap. Termasuk terhadap perkara-perkara yang dinilai kemungkinan tidak memenuhi syarat, tetap harus dijawab permohonannya satu persatu.
“Jadi walau mungkin permohonan pemohon itu tidak memenuhi ketentuan batas selisih suara, tapi bagi kami itu tetap harus dijawab satu persatu. Kami sudah dapat permohonan dari MK. Selain itu publik juga bisa dapatkan karena itu dipublikasikan di situs MK (dan KPU). Ini kan bantu penyebaran. Jadi publik bisa ikut partisipasi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, MK mulai menggelar sidang tertutup secara internal gugatan perselisihan hasil pilkada, Selasa (5/1) hingga Rabu (6/1). Kemudian sidang terbuka pemeriksaan pendahuluan digelar pada Kamis (7/1) dengan mengundang pihak-pihak terkait.
Hasilnya baru diketahui paling lambat 18 Januari mendatang, berapa banyak dari 147 gugatan yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada persidangan selanjutnya.
Husni Kamil juga mengatakan, pihaknya tidak kesulitan mengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan dalam menghadapi sidang gugatan di MK.
Pasalnya, data hasil pilkada berada di bawah pengelolaan KPU. Hanya saja untuk membawanya ke Jakarta, Husni mengakui cukup membutuhkan waktu. Apalagi bukti terhadap hasil pilkada dari daerah pedalaman.
“Kumpulkan bukti tidak ada yang sulit, karena data di bawah pengelolaan KPU. Tapi memang butuh waktu untuk membawanya ke Jakarta,” ujar Husni, Selasa (5/1).
Selain hasil pemungutan suara, KPU kata Husni, juga telah meminta KPUD menyiapkan bukti Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena kemungkinan dipersoalkan oleh penggugat saat beracara di MK nantinya.
“Kami taruh kepercayaan ke MK. Kami tidak mendorong maupun membangun opini tertentu. Kami juga mencari keadilan. Dalam hal ini tim kami telah bekerja dengan baik untuk identifikasi isu-isu. Itu ada soal kampanye, politik uang dan hal lain,” ujar Husni.(man/gir/jpnn)

About uman