Home » Metro Luwuk » 9.292 PNS Sudah Teregistrasi
9.292 PNS Sudah Teregistrasi
Irpan Poma

9.292 PNS Sudah Teregistrasi

LUWUK-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banggai Irpan Poma mengungkapkan, sebanyak 9.292 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah teregistrasi melalui proses pendataan ulang PNS (PUPNS) secara online.
“Sudah 9.292 PNS teregistrasi, sisanya masih menunggu laporan. Kalau PNS yang belum teregistrasi, kami akan inventarisir,” ujarnya, Selasa (5/1).
Irpan menyatakan, pihaknya sudah memerintahkan pegawainya untuk berkoordinasi dengan BKN Pusat, terkait dengan sanksi berupa pemberhentian status PNS yang belum teregistrasi hingga 31 Desember 2015 yang lalu.
“Kami sudah mengutus dua pegawai untuk berkoordinasi dengan BKN. Tapi saya pastikan PNS di Kabupaten Banggai sudah teregistrasi 99 persen,” tandasnya.
Kalaupun PNS yang belum teregistrasi, kata dia, kendalanya hanya persoalan jaringan internet yang tidak maksimal. Apalagi, banyak PNS yang tersebar di pelosok desa. “Kalau guru kan banyak terdapat di pelosok desa. Jangankan internet, listrik kadang tidak normal,” ungkap mantan Camat Toili Barat itu.
Irpan menambahkan, PUPNS itu sangat membantu Pemerintah Daerah (Pemda), agar bisa mengatahui secara pasti jumlah PNS. Dan adanya sinkronisasi data antara Pemda dan Pemerintah pusat (Pempus).
“Kalau sudah teregistrasi semua enak, agar bisa ditahu mana pegawai yang benar-benar PNS,” tutupnya.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak main-main dalam menerapkan aturan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS). Sebanyak 106.038 orang PNS terancam dipecat. Sebab, hingga batas akhir pendaftaran PUPNS, mereka belum melakukan registrasi.
Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat menyatakan, sosialisasi terhadap program PUPNS tersebut sudah sangat masif. Selain itu, program tersebut sudah berjalan sangat panjang. Mulai Juli hingga 31 Desember 2015. ”Kalau masih ada yang belum dapat informasinya, itu patut dipertanyakan,” ucap dia Senin (4/1).
Tumpak mengatakan, jumlah PNS yang belum mendaftar PUPNS memang cukup banyak, yakni lebih dari 106 ribu orang. Mereka sudah tidak bisa melakukan pendaftaran PUPNS karena sistemnya telah ditutup per 31 Desember 2015.
Saat ini BKN sedang melengkapi data nama-nama dan asal instansi PNS yang belum melakukan pendaftaran itu. Tim BKN nanti melakukan pengecekan silang untuk klarifikasi. Sebab, bisa jadi nama PNS terekam belum mendaftar karena meninggal, sudah pensiun, atau telah diberhentikan.
Namun, Tumpak juga tidak menampik ada potensi PNS yang secara sengaja tidak mendaftar PUPNS. ”Kalau nanti ada PNS dengan alasan tidak masuk akal, kita minta instansi bersangkutan menerbitkan surat pemberhentian PNS,” tegasnya. Sebab, secara sistem, bagi PNS yang tidak terdaftar PUPNS itu, sudah tidak dilayani hak-hak kepegawaiannya di BKN. (awi/jpnn)

About uman