Home » Metro Luwuk » Rekomendasi Disnaker Disepelekan PT MSP?
Rekomendasi Disnaker Disepelekan PT MSP?
Ahmad Dani

Rekomendasi Disnaker Disepelekan PT MSP?

LUWUK– Perlakuan memilukan terhadap tenaga kerja, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), dipecat atau diberhentikan, tak membuka mata pemerintah di daerah ini. Sejatinya, PHK memang tidak diharamkan atau bukan menjadi barang haram tapi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan pekerja/buruh. Seperti yang dialami Ahmad Dani, eks karyawan PT Mentari Sejati Perkasa (MSP), salah satu perusahaan bongkar muar kontener di kota ini, diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon sepersen pun.
Ahmad Dani, yang mewakili sejumlah teman lainnya, mengaku dipecat atau diberhentikan secara sepihak oleh pihak manajemen perusahaan pada September 2015 lalu, tanpa pesangon dan hak-hak karyawan lainnya yang seharusnya diterima sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sudah empat bulan sejak September sampai bulan ini (tidak terima pesangon, red),” tuturnya ketika ditemui beberapa waktu lalu.
Dani menyebutkan, perusahaan kini dikabarkan baru selesai membayar pesangon rekannya yang masa kerjanya hanya terhitung satu hingga dua tahun. Sedangkan karyawan lainnya yang masa kerjanya diatas tiga tahun belum dibayarkan.  “Yang belum dibayar tinggal 2 orang. Saya dengan anak kilo delapan namanya Hamzah jabatan security. Kalau saya sama dia masa kerjanya saya cuma beda satu bulan. Saya 3 tahun 8 bulan,” tuturnya.
Bahkan, cerita dia, ada salah satu rekan kerjanya asal Nambo tadi malam, baru selesai dibayarkan pesangonnya, setelah temannya menyita mobil mentari milik perusahaan tersebut.
Terpisah, Branch Manager PT Mentari Sejatin Perkasa (Mentari Line), Oktavianus Mandesa, dihubungi Rabu (23/12) kemarin, masih enggan berkomentar soal kepastian pembayaran pesangon eks karyawannya. “Wah, saya masih di luar kota pak, di Tiaka. Tks,” singkatnya, via pesan singkat.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banggai sudah mengeluarkan rekomendasi terkait hal itu, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya.
Kepala Bidang PHI dan Kesejahteraan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, John Papeo, menegaskan, dari hasil rekomendasi perhitungan uang pesangon, Ahmad Dani, berhak mendapat pesangon dari perusahaan sebesar Rp 11.070.000. Sebab hal itu menurut Jhon, telah sesuai dengan rincian penghitungan mulai dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. “Ya, dari perhitungan kami, dia berhak dapat segitu,” ujarnya kemarin, diruangannya. (tr-33)

About uman