Home » Berita Utama » KPU Balik Pertanyakan Data
KPU Balik Pertanyakan Data
Alwin Palalo

KPU Balik Pertanyakan Data

LUWUK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslih Kabupaten Banggai mulai memasang badan. Kedua lembaga itu kini balik memertanyakan data terkait dugaan pergerakan DPT ilegal pada tanggal 6 Desember sebagaimana yang diungkap massa pendukung Ma’mun Amir dan Batia Sisilia Hadjar saat berlangsungnya hearing di kantor DPRD Banggai, Selasa (22/12) lalu. Saat itu, massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Mengguggat (Format) itu mendesak KPU dan Panwasli Kabupaten Banggai untuk mengusut indikasi kecurangan tersebut.
“Sebagai penyelenggara seyogyanya kami siap mengusut itu, tapi pertanyaannya, mana data yang menunjukan pergerakan angka DPT tersebut?” tanya Ketua KPU Banggai, Irman D Budahu, Rabu (23/12).
Ia menegaskan, siap mengklarifikasi seluruh komisioner KPU serta staf untuk menemukan letak permasalahannya. Namun, adalah tidak mungkin langkah itu dilakukan tanpa berdasarkan data. “Kalau saya sudah mengumpulkan komisioner untuk diklarifikasi lalu apa yang saya mau pertanyakan kepada mereka tanpa data. Kalau ada data yang berisikan mengenai dugaan pergerakan DPT ilegal itu kami bisa mengusut dari mana asal muasalnya,” ungkap dia.
Sebab, dari data yang dikantongi KPU tidak terlihat indikasi tersebut. Mengenai adanya persetujuan atau rekomendasi terkait perubahan DPT oleh pimpinan KPU pada tanggal 6 Desember, lagi-lagi Irman menegaskan, segala bentuk keputusan tak sertamerta keluar begitu saja tanpa melalui pleno.
“Pleno adalah putusan tertinggi di lembaga KPU. Pada intinya, segala persyaratan administrasi yang tidak prosedural adalah ilegal,” ungkap komisioner berambut gondrong ini.
Terpisah, Ketua Panwaslih kabupaten Banggai, Alwin Polalo, juga melontarkan pertanyaan serupa. Sebab, untuk mengetahui apakah benar ada perubahan DPT pada tanggal 6 Desember harus dapat disandingkan data versi format dan penyelenggara.
“Bagaimana mau diusut kalau tanpa data. Tapi kami sudah menginstruksikan sejumlah komisioner khususnya di wilayah dapil II untuk mencari tahu indikasi tersebut. Sebab, berdasarkan pengakuan Format dapil II adalah bulan-bulanan dugaan penyebaran DPT ilegal itu,” kata dia.
Pertanyaan senada juga dilontarkan oleh Komisioner Divisi Pengawasan Panwaslih Banggai, Bobby Pondaag. Dikatakannya, data DPT yang dikantongi Panwaslih dan KPU adalah sama. Sehingga, asumsi Panwaslih tidak ada persoalan mengenai angka DPT.
“Kalaupun ada dugaan pergerakan DPT di tanggal 6 Desember silahkan berikan data untuk dikaji dan diusut. Tapi kalau seperti ini apa yang menjadi acuan kami untuk mengusut itu. Jangan sampai ada yang salah menafsirkan data-data tersebut kemudian dianggap ilegal,” imbuhnya, Rabu kemarin.
Lebih lanjut jelas dia, pada awal penetapan tanggal 2 Oktober lalu, jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 251.882. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober terdapat 2.421 nama yang masuk sebagai pemilih DPTb-1 (Daftar Pemiliha Tetap tambahan satu,red). Panwaslih yang mengonsultasikan persoalan itu kepada Bawaslu RI mendapat instruksi supaya yang dimasukan dalam DPT hanya angka yang signifikan dari DPTb1.
“Jadi yang dimasukan dalam DPT hanya 905 nama, sedangkan sisa dari 2.241 pemilih, yakni berjumlah 1.059 tidak dimasukan tetapi tetap dapat memilih. Artinya, ketika ada pemilih yang namanya masuk dalam DPT atau DPTb datang saja ke TPS untuk menyoblos dengan membawa KTP, KK atau dokumen kependudukan resmi lainnya. Sedangkan yang namanya tidak ada itu masuk dalam kategori DPTb2,” terang Bobby.
Yang perlu diketahui adalah, angka DPTb1 telah diakumulasi dari perdesa/kelurahan sehingga hanya tercantum perkecamatan. Ia menilai, data tersebut kemudian diperbanyak oleh KPU untuk menjadi pegangan PPK, PPS serta petugas TPS.
“Bisa jadi itu disebar kepada seluruh penyelenggara diseluruh tingkatan sebab, kalau tidak begitu bagaimana penyelenggara mengetahui data pemilih. Coba hitung saja berapa lembar yang dicetak dan disebar dengan jumlah TPS 711 tambah 23 PPK tambah 337 PPS serta pihak penyelenggara lainnya. Jangan sampai data itu yang kemudian dianggap ilegal,” duga dia.
Olehnya, untuk memastikan dugaan tersebut data dari format sangatlah penting diberikan kepada penyelenggara untuk disandingkan dengan DPT versi KPU dan Panwaslih.(man)

About uman