Home » Berita Utama » DPRD Jangan Keliru Keluarkan Rekomendasi
DPRD Jangan Keliru Keluarkan Rekomendasi
Irfan Bungaadji

DPRD Jangan Keliru Keluarkan Rekomendasi

LUWUK—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai diminta tidak keliru mengeluarkan rekomendasi.
Peringatan itu datang dari tokoh Pemuda Kabupaten Banggai, Irfan Bungaadjim, Rabu (23/12), menyusul adanya desakan pengusutan dugaan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada tanggal 6 Desember pravoting day Pilkada Banggai 9 Desember lalu.
“Jangan karena rekomendasi lalu menimbulkan persepsi dewan telah mengintervensi apa yang menjadi wewenang institusi penyelenggara pilkada yang juga dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon),” tegas Irfan.
Sebab, mengenai Pilkada telah diatur dalam ketetapan perundang-undangan jalur yang harus ditempuh jika terjadi dugaan pelanggaran atau semacamnya.
“Kalau yang dipersoalkan format mengenai administrasi larinya ke KPU, tentang kode etik penyelenggara ke DKPP, dugaan pelanggaran Pemilu ke Panwasli, sedangkan dugaan tindak pidana umum ke Gakumdu atau Kepolisian. Sudah sangat jelas koridor hukum yang mengatur itu, jadi ngapain DPRD campur tangan dalam urusan itu, apakah mereka (DPRD,red) berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada?” tanya Irfan.
Ia melihat  sepanjang sejarah pemilihan langsung di kabupaten Banggai baru kali ini (tahun 2015,red) persoalan pilkada digiring ke parlemen teluk Lalong. DPRD, masih kata dia, adalah lembaga yang peka terhadap kepentingan politik, apalagi para legislator penghuni dewan merupakan para politisi yang berafiliasi ke sejumlah poros koalisi paslon.
“DPRD bukan komisioner atau lembaga independen yang dapat dipaksa menyikapi persoalan Pilkada. Hati-hati, saya menduga jangan sampai dengan dilibatkannya DPRD adalah sebuah skenario yang tengah dimainkan salah satu pihak untuk menjerumuskan sejumlah wakil rakyat ke dalam jurang,” tuturnya.
Ia memahami massa yang mendatangi kantor DPRD adalah bagian dari rakyat. Sebagai perwakilan rakyat sudah sepantasnya para aleg menyambut dan mendengar seluruh aspirasi rakyat. Yang akan bermasalah adalah, janji DPRD yang disampaikan oleh ketua dewan Samsulbahri Mang mengeluarkan rekomendasi.
“Kalau rekomendasinya hanya sebatas memfasilitasi atau memjembatani antara rakyat dan penyelenggara tak masalah. Tapi kalau sudah menyentuh tahapan pelaksanaan atau administrasi pilkada, saya khawatir ada yang akan masuk jurang,” nilai dia.
Apabila DPRD mentah menyerap dan merealisasikan segala bentuk tuntutan massa aksi pro Ma’mun Amir dan Batia Sisilia Hadjar (Mutiara), itu sama halnya dewan menganaktirikan sebagian besar rakyat Banggai.
“Kami mengerti yang datang melakukan aksi di dewan adalah rakyat Banggai, tapi bagaimana dengan rakyat Banggai pendukung Win-Star, apakah mereka bukan bagian dari rakyat Banggai. Apalagi jika dilihat dari perolehan suara, Win-Star adalah paslon yang paling banyak dipilih rakyat,” tutur aktivis ulung ini.
Sebaiknya, saran dia, sebelum mengeluarkan keputusan DPRD berkonsultasi dengan pakar tata negara atau para ahli hukum. Jangan karena desakan lalu DPRD menabrak regulasi.
“Kalau sampai keputusan fatal yang diambil, berarti pihak yang bertanda tangan menggali jurang untuk dimasukinya sendiri. Jadi kepada pimpinan harus teliti dalam mengambil keputusan, apalagi jika mengatasnamakan lembaga,” pungkasnya.(man)

About uman