Home » Berita Utama » Aroma DPT Ilegal Mulai Tercium
Aroma DPT Ilegal Mulai Tercium
Ketua KPU menenangkan massa pendukung Ma’mun Amir dan Batia Sisilia Hadjar yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggunggat (Format) saat melakukan hearing terkait dugaan DPT ilegal bersama KPU dan Panwaslih di kantor DPRD Banggai, Selasa (22/12).

Aroma DPT Ilegal Mulai Tercium

LUWUK – Dugaan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ilegal di Pilkada Banggai mulai menyeruak. Aroma busuk itu tercium di tengah berlangsungnya hearing oleh massa pro- Ma’mun Amir dan Batia Sisilia Hadjar (Mutiara) yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggunggat (Format) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslih kabupaten Banggai di ruang sidang DPRD Banggai, Selasa (22/12).
Dalam aksi ke dua yang dilakukan FORMAT, massa menduga adanya pergerakan DPT sekira 14 ribu lebih jiwa pada tanggal 6 Desember pravoting day. Padahal, perbaikan DPT seharusnya telah final pada pleno DPT sejak tanggal 5 November lalu. Fenomena pada tanggal 6 Desember itu juga disinyalir telah mempengaruhi bertambahnya percetakan logistik surat suara.
Massa yang penasaran tentang asal muasal angka tersebut kemudian melayangkan pertanyaan kepada Ketua KPU, Irman D Budahu.
“Pak Ketua, jika benar ada perubahan DPT pada tanggal 6 Desember apakah itu ilegal atau tidak?” tanya massa kepada Irman. “Jika itu benar berarti ilegal,” kata Irman menjawab desakan massa.
Namun, untuk membuktikan itu, Irman mengatakan ada mekanisme yang harus dilalui. Ia juga akan mengklarifikasi sejumlah staf KPU untuk mengusut persoalan tersebut.
Pertanyaan serupa juga dialamatkan massa kepada Panwaslih kabupaten Banggai. “Dari awal saya yang bersikeras supaya DPT yang digunakan adalah yang tertanggal 5 November. Jadi kalau ada pergerakan DPT di tanggal 6 Desember maka itu adalah ilegal,” ungkap Komisioner Panwasli Banggai, Boby Pondaag.
Perang argumen terus mewarnai jalannya hearing hingga akhirnya DPRD melalui pimpinan dewan, Samsul Bahri Mang berjanji untuk mengeluarkan rekomendasi kepada penyelenggara untuk mengusut indikasi tersebut.
Terpisah, Ketua Panwascam Luwuk, Lasadam mengatakan, untuk mengetahui itu KPU harus menyandingkan antara data DPT tanggal 5 November dan 6 Desember. Jika opini itu benar maka akan terlihat pergerakan angka antara ke dua data.
“Supaya seluruh data sinkron by name, by addres KPU perlu melakukan audit terhadap sidalih (sistem informasi data pemilih,red),” saran Lasadam.
Pada tahap pembahasan seputar DPT lanjut dia, pihaknya telah beberapa kali menolak usulan salah satu PPK yang memaksa memasukan angka yang tak jelas asal usulnya dengan alasan akan diperbaiki pada tahap perbaikan sembari menunggu data dari lembaga statistik. Namun, sampai hari ini, menurut dia, data tersebut tak jelas kesimpulannya.
“Sejak tahun 2006 Pilkada di kabupaten Banggai selalu bermasalah pada persoalan data pemilih. Jika ini terus dibiarkan saya memprediksi persoalan ini turun termurun berdampak pada Pilkada selanjutnya,” tegas dia yang diaminkan Komisioner Panwasli Banggai, Boby Dayanun.
Untuk menutuntaskan persoalan itu, salah satu cara jitu, sambungnya, adalah audit sidalih. Sebab, sidalih merupakan muara sehingga munculnya angka-angka pada DPT.
“Saat pembahasaan data pemilih kami juga pernah mempertanyakan angka-angka yang dianggap aneh, tapi alasan dari pihak penyelenggara untuk menelusuri hingga ke akar tak akan sempat mengingat tahapan Pilkada yang terus berjalan,” terang dia.
Alasan itu masih dapat ditoleransi. Namun, untuk maksimalnya pelaksanaan Pilkada, Ia meminta KPU memperbaiki data pemilih dengan mengaudit dokumen sidalih agar persoalan yang sama tak terulang kembali.(man)

About uman