Home » Berita Utama » Sistematis, Terstruktur dan Massif
Sistematis, Terstruktur dan Massif
Tim Advokasi Smile Suka menggelar konfrensi pers semalam membeber dugaan pelanggaran pada pilkada Banggai yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif.

Sistematis, Terstruktur dan Massif

LUWUK – Dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Kabupaten Banggai makin mengemuka. Kali ini dibeber tim advokasi Smile-Suka (Sofhian Mile –Sukri Djalumang) dalam konfrensi pers di Posko Pengaduan Smile Suka,  Selasa (15/12) tadi malam.
Tim advokasi dan data center Smile Suka menemukan setidaknya tiga model utama berlangsungnya pengingkaran asas keadilan dan kejujuran berpolitik, sekaligus pelanggaran hukum yang terjadi secara sistematis (direncanakan), terstruktur (melibatkan pemilik otoritas/penyelenggara) dan massif (besar besaran).
Dalam konfrensi pers yang dipimpin tim kuasa hukum Smile Suka, Endi Biaro didampingi Ketua Tim Relawan Smile Suka, Aryanto Hakim, terungkap tiga pola permainan dan pelanggaran pilkada Kabupaten Banggai. Pertama permainan para pemegang otoritas pilkada, sebagai penyelenggara. Tim advokasi Smile Suka menemukan 10 jenis pelanggaran. Pertama, terjadinya pemalsuan dan pencetakan dokumen otentik pilkada yang dicetak dan diedarkan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Dokumen tersebut adalah lembar DPT, yang semestinya sudah dipublikasikan kepada masyarakat jauh hari H pilkada, namun ternyata dicetak dan didistribusikan kurang dari 1×24 jam.
Kedua terjadinya keterlambatan pengiriman dokumen dan logistic pilkada, dalam hal ini kertas surat suara, yang tidak sampai ke TPS hingga jam 12 siang, sehingga para pengguna hak memilih pulang. Namun anehnya, lahir kemenangan fantastis dari salah satu calon, padahal masyarakat sudah pulang.
Ketiga penolakan beberapa pengawas kecamatan untuk menerima, memberi surat bukti laporan masuk, dan memproses laporan pengaduan dari masyarakat. Keempat penerimaan lembar DPT yang datang berkali-kali dan berbeda. Bahkan sampai tiga kali pengiriman dan penerimaan, sampai dengan tanggal 9 Desember sekira jam 10.00 waktu setempat. Kelima, temuan adanya surat suara yang berlebih, jauh dari kebutuhan, yaitu sejumlah DPT ditambah 2,5 persen. Keenam terjadi perbedaan antara hak pilih yang datang dan menggunakan surat suara, antara pilbup dan pilgub. Ketujuh, mobilisasi pemilih yang tidak dikenal, menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Ke delapan, adanya intervensi, intimidasi, dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap KPPS, dan bahkan kekerasan, yang dilakukan pasangan calon tertentu beserta tim suksesnya, baik untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Ke sembilan, pemaksaan dan risiko tidak memeroleh lembar DA (hasil rekap PPK kecamatan), untuk saksi paslon nomor urut 1, yang tidak bersedia menandatangani DA 1. Ke sepuluh, masih adanya spanduk paslon tertentu yang dipasang di sekitar arena TPS, dan diabaikan begitu saja oleh PPL dan Panwas.
Pola kedua, permainan politik uang, dengan berbagai modus operandi. Tim menemukan hampir di semua dapil dan kecamatan, terjadi laporan politik uang, baik uang cash dalam jumlah tertentu maupun dikonversi dalam bentuk sembako, bensin, rokok, gula, kopi, semen dan bahkan juga ikan dan beras.  Aksi politik uang itu, dilakukan secara diam-diam maupun terang terangan, baik oleh tim sukses maupun oleh kandidat.
Operasi pembagian uang, direncanakan, diatur serta melibatkan pihak tertentu. Terbukti dari beredarnya kartu tertentu, untuk ditukar di kios ataupun pom bensin tertentu untuk dapat memeroleh gratis sesuatu baik uang maupun barang. Berlangsungnya distribusi uang tersebut bahkan kerap dilakukan secara terbuka, melibatkan massa besar, menggunakan even tertentu dan dihadiri oleh paslon tertentu. Terjadinya transaksi besar besaran, di luar keliziman, dengan nominal sangat besar di bank tertentu, dari sumber tertentu. Namun hal tersebut terakhir itu masih dalam proses investigasi yang melibatkan PPATK.
Pola ketiga adalah permainan menggelembungkan suara, yaitu menambahkan DPT dari versi resmi, dugaan mencetak surat suara sendiri, lalu menambahkan angka perolehan suara, tanpa menggeser peraihan suara kandidat yang lain. Hal ini mustahil bisa dilakukan, tanpa adanya kerjasama intensif dari paslon, tim sukses dan penyelenggara. Temuan data dan angka angka yang berbeda, sudah diprotes oleh Saksi TPS maupun PPK, tetapi tetap dilanjutkan.
Begitu banyak DPT dengan nama dobel, bahkan triple, sehingga mengeliminasi nama lain yang sah dan bersamaan dengan itu mengubah dengan nama lain yang tak dikenal.
Dengan pola permainan dan pelanggaran tersebut, tim advokasi Smile Suka, menyimpulkan, bahwa pilkada Kabupaten Banggai berlangsung dalam suasana banjir politik uang, mengubah orientasi politik dan kejujuran nurani public dan nyaris berlangsung bebas, terang terangan serta terjadi di kota, di desa, di daerah ramai maupun daerah terpencil.
Tim advokasi Smile Suka menilai pilkada berlangsung di bawah standar ketentuan resmi, artinya kualitas penyelenggara sangat buruk.
Karena itu, harus ada upaya koreksi dan perlawanan, karena pilkada adalah penentu masa depan daerah ini. Dalam konfrensi pers yang turut dihadiri calon wakil Bupati Sukri Djalumang dan tim koalisi parpol Smile Suka, Mustarin,  belum semua data dipaparkan dengan detail.
Terutama yang menyangkut nama saksi dan lokasi. Namun, tim advokasi memastikan temuan temuan tersebut memiliki bukti yang kuat dengan saksi yang bersaksi diatas materai dan bahkan dihadapan notaris.  Tim advokasi Smile Suka rencananya akan melaporkan kasus kasus temuan tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Banggai, Rabu (16/12) hari ini.
Tim Smile Suka meminta kepada masyarakat dan simpatisan Smile Suka untuk terus berjuang dan melawan pilkada curang dengan meyakini  ini; Tak akan ada pemenang sebelum lahir putusan Mahkamah Konstitusi dan tak ada Bupati baru sebelum pelantikan.(ris)

About uman