Home » Torang p Sekolah » Kepsek SDN Boyou Luruskan Soal Seragam
Kepsek SDN Boyou Luruskan Soal Seragam
Kepsek SDN Boyou, Rahman Mabing (kedua dari kanan) saat bertandang ke redaksi Luwuk Post, Senin (14/12).

Kepsek SDN Boyou Luruskan Soal Seragam

LUWUK-Pernyataan keras Sofyan Saada, salah satu anggota komite SDN Boyou terkait penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk pengadaan seragam diluruskan Kepala Sekolah, Rahman Mabing. Bersama Ketua Komite SDN Boyou, Hambali Nyambang ketika bertandang ke redaksi Luwuk Post, Senin (14/12) Rahman mengungkapkan keputusan soal penggantian seragam sudah disepakati bersama antara pihak sekolah, komite dan anggota yakni orang tua siswa. Itu ditandai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani sejumlah orang tua siswa saat rapat pada tanggal 12 September 2015 lalu.
Hambali Nyambang, selaku ketua Komite mengatakan sangat menyesalkan sikap anggotanya yakni Sofyan Saada yang asal ceplas ceplos saja ke media. Sebab, apa yang disebutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebab, pengadaan yang ditanggulangi melalui dana BOS tidak keseluruhan, melainkan hanya 50 persen dari sejumlah siswa yang orang tuanya terbilang kurang mampu.”Ada sekitar 70 anak yang mendapatkan subsidi dalam pembelian baju batik itu, tapi tidak keseluruhan hanya 50 persen dari harga yang ditanggulangi melalui dana BOS,” kata Hambali dan dibenarkan Kepsek Rahman Mabing.
Hambali juga mengatakan memang ada juknis terkait penggunaan dana BOS, namun semua itu sudah dilakukan dengan benar dan tidak ada kesalahan didalamnya. “Jangan sembarang buang statmen tanpa ada dasar hukum, mestinya dikomunikasikan dulu,” terang Hambali.
Rahman sendiri menyebut penggantian seragam memang idenya saat pertama kali ditempatkan di SDN Boyou. Alasannya, karena saat masuk seragam muridnya sudah tidak sama. Oleh karena itu Ia ingin menyeragamkan, yang kemudian menyampaikan hal itu ke ketua komite. Hal itu disambut baik dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat, sayang saat pemberian surat undangan rapat, anak Sofyan tidak masuk sehingga surat itu tidak sampai ke salah satu anggota komite itu. Saat rapat digelar, semua orang tua siswa menerima dan tidak ada yang protes. “Jadi memang karena tidak seragam saya ingin seragamkan biar kesannya sudah baik, karena kita adalah sekolah yang terbilang di dalam kota. Lagian, seragam itu tidak dipaksakan untuk siswa yang sudah duduk di bangku kelas enam,” sebutnya.
Mengenai pelunasan baju seragam sendiri tidak dibayarkan sekaligus, tapi dicicil. Sebab, ada keringan yang diberikan pihak ketiga dalam pengadaan baju batik itu. Dengan catatan harus dilunasi. Sementara yang terbilang kurang mampu, langsung ditanggulangi separuh dari total harga. “Untuk yang cicil memang harus lunas dulu, karena yang menyediakan baju maunya begitu,” terang Rahman.
Akibat pemberitaan itu, Rahman mengaku mendapatkan panggilan dari Dinas Pendidikan untuk klarifikasi. Ia berencana hadir dengan pendampingan ketua Komite untuk menjelaskan semua persoalan yang dipermasalahkan terkait pengadaan baju batik siswa itu.(van)

About uman