Home » Politik » Ketua KPUD Marah!
Ketua KPUD Marah!
Ketua KPUD Banggai, Irman Badahu saat menjelaskan mekanisme rapat pleno sembari marah-marah di hadapan seluruh penyelenggara Pilkada, Jumat (11/12).

Ketua KPUD Marah!

LUWUK UTARA-Dalam rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) Luwuk Utara (Luktar), untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), terdapat dua kotak suara dari masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) Desa Biak yakni, TPS 2 dan 4 yang dibuka oleh PPK sesuai hasil kesepakatan dari panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan saksi pasangan calon, Jumat (11/12).
Informasi yang dihimpun koran ini, dua kotak suara yang dibuka akibat ketidak sesuaian antara data pemilih sah dengan kertas suara yang terpakai. Seperti di TPS 2, pemilih sah berjumlah 183, sementara kertas suara hanya 181. Itupun terjadi pada TPS 4, pemilih sah 277, sementara kertas suara hanya 275. Sehingga, dipaksakan kotak suara harus dibuka. Agar data yang terdapat didalam kotak suara bisa disesuaikan dengan data yang dikantongi PPS Desa Biak.
Selain itu, terjadi perbedaan data di daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap pindahan, pemilih dalam daftar tambahan serta pemilih tambahan yang menggunakan KTP atau identitas lainnya. Perbedaan tersebut terjadi antara data PPS dengan PPK, Panwascam serta saksi paslon. Kondisi ini membuat rapat pleno kacau dan molor. Sehingga, membuat anggota PPS yang lainnya harus menunggu hingga malam hari.
Mendengar kondisi tersebut, Komisioner KPUD Banggai, Teguh Wiyono langsung kunjungi pelaksanaan rapat pleno di PPK Luktar. Ia menjelaskan, seharusnya tidak boleh dibuka kotak suara. Jika hanya terjadi kesalahan dalam pengetikan atau hanya ketisak sesuaian data antara PPS dan PPK serta Panwascam. Karena ditakutkan, akan menimbulkan masalah baru dalam rekapitulasi tersebut.
Lanjut Teguh, formulir C1 yang diisi pada saar perhitungan suara di tingkat PPS tidak boleh dirubah. Apabila terjadi kesalahan meninput data, sudah disiapkan formulir DAA. “Jadi, kalau ada kesalahan input data, jangan dirubah formulir C1 nya. Perubahan datanya nanti akan diisi di formulir DAA. Setelah itu, dijadikan lampiran kektika dimasukan ke KPU. Tidak boleh dibuka itu kotak suara, bahaya kalau tidak memiliki dasar yang kuat,” tegasnya.

Ketua KPU “Marah-marah”
Sementara itu, Ketua KPU Banggai, Irman Budahu langsung menerangkan mekanisme rekapitulasi suara di tingkat PPK yang sebenarnya sembari memarahi seluruh penyelenggara pemilu yang terlibat dalam rapat tersebut.
Ia menyatakan, dalam rapat pleno yang dipertanggung jawabkan hanya persoalan angka-angka serta kebsahan data. Yang dipertanggung jawabkan adalah surat suara yang diterima, surat yang digunakan, surat suara sah, surat suara rusak. Ketika sudah mampu oleh PPS dan sesuai dengan data dari yang lainnya maka selesai.
“Jadi, saya hanya memberikan pemahaman bahwa mekanisme rapat pleno hanya membahas tentang keabsahan data. Mulai dari surat suara yang diterima, surat yang digunakan, surat suara sah, surat suara rusak. Kalau data sudah konek, maka selesai,” tandasya.
Irman mengarahkan, apabila terdapat persoalan DPT, money politik, intimidasi dan lain sebagainya bukan dibahas di rapat pleno. “Kalau persoalan seperti silakan menggugat ke Pengadilan, kepolisian, mengguat KPU secara administrasi atau bahkan ke MK. Intinya, ranahnya bukan di rapat pelno,” jelasnya. (awi)

About uman