Home » Metro Luwuk » Hasrin Sebut DPRD Provinsi Tidak Serius
Hasrin Sebut DPRD Provinsi Tidak Serius
Sejumlah massa aksi damai dari tim pembentukan daerah provinsi Sulawesi Timur ketika meminta dukungan rakyat, Jumat (11/12) sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Ahmad Yani, depan Tugu Adipura Luwuk.

Hasrin Sebut DPRD Provinsi Tidak Serius

Keinginan akan berdirinya satu daerah otonom baru (provinsi) sudah lama didambakan rakyat dari beberapa kabupaten, utamanya mereka yang berada di Kota Luwuk. Sayang, perjuangan 14 tahun lalu tersebut hingga kini belum terealisasi.
LAPORAN : Steven Pontoh, Luwuk Post
WAKTU sudah menunjukkan pukul 14.00 Wita saat suara dari handy talky salah satu tim monitoring Pilkada Banggai, berdengung. Dari seberang sana terdengar jelas suara seseorang melaporkan bahwa terjadi penutupan akses jalan Ahmad Yani, tak jauh dari bundaran Tugu Adipura Luwuk.
Terik mentari begitu menyengat kulit dan menyilaukan mata, tapi sejumlah pemuda tetap berdiri kokoh sambil memegang lembaran kain panjang bertuliskan ajakan memperjuangkan pembentukan provinsi Sulawesi Timur, dengan ibu kota Luwuk Banggai. Dalam spanduk juga tertulis penolakan terhadap sejumlah elit partai yang kerap menjadikan pembentukan Sultim sebagai komoditi politik. Akses jalan dua jalur tertutup oleh bentangan spanduk dengan barikade pemuda yang didominasi kaum hawa. Sesekali terdengar teriakan lantang dari bibir manis mereka, menjawab pertanyaan orator demo yang terus menyampaikan mengapa Sultim hingga saat ini belum terealisasi.
Aksi tersebut memantik perhatian pengguna jalan, demikian juga dengan aparat penegak hukum dari Polres Banggai dan BKO Brimob Kelapa Dua Jakarta yang ditugaskan mengawal Pilkada Banggai. Sempat terjadi adu mulut antara penegak hukum dengan massa pendemo. Sebab, kegiatan itu dianggap sudah menganggu aktifitas pengguna jalan. Namun, kelihaian Kapolres Banggai AKBP Jamaluddin Farti mampu meredam perdebatan. Massa aksi diminta untuk tidak menutup seluruh akses jalan dua jalur tersebut, serta memadamkan api yang dapat merusak fasilitas jalan.
Merasa aksi mereka adalah aksi damai, pihak pendemo yang dikawal langsung Ketua Tim Pergerakan Masyarakat  Sulawesi Timur Hasrin Rahim SH MH langsung menyetujui dan mengkoordinir massanya untuk mengikuti arahan Kapolres. Aksi itu terus berjalan, dengan menggunakan separuh badan jalan. Hasrin Rahim lalu menjelaskan maksud dari aksi yang dilakukan gabungan mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi itu. Menurutnya, seluruh berkas administrasi pembentukan Sultim sudah lengkap, bahkan persetujuan dari 6 kepala daerah (kabupaten) hingga ratusan kepala desa sudah dikantongi. Peta dan syarat-syarat pembentukan yang dibutuhkan sesuai peraturan pemerintah telah lengkap. Hanya saja, perjuangan mereka terkendala keseriusan wakil rakyat di parlemen tingkat satu provinsi Sulawesi Tengah.
Beberapa kali pengajuan untuk permintaan persetujuan di lembaga itu mentah. Perwakilan rakyat menyebut berkas belum lengkap, namun tidak menjelaskan dimana letak yang disebut belum lengkap itu. “Setiap pertemuan anggota DPRD hanya mengatakan belum layak, kemudian menutup sidang tanpa mendengarkan pendapat kami. Parahnya, perwakilan rakyat dari daerah ini juga selalu lari dari tanggungjawab. Padahal, setiap kampanye mereka menjual pembentukan Sultim untuk dapat meraih dukungan rakyat,” keluh Hasrin.
Parahnya, ujung dari beberapa kali penolakan itu ternyata terbesit tujuan lain dari sejumlah perwakilan rakyat. Sebab, Hasrin mengaku diberikan satu proposal yang intinya tim pemekaran harus menyetorkan sejumlah uang untuk anggota DPRD.”Alasannya untuk mengkaji ulang berkas yang ada. Nah apalagi yang mau di kaji, semua sudah lengkap. Peta, persetujuan 6 Bupati dan DPRD, sampai kajian akademis sudah ada. Jadi itu uang untuk apalagi. Mereka memang tidak mau memperjuangkan Sultim, terlebih Ibu Sri Lalusu. Katanya mau perjuangankan Sultim tapi nyatanya dia selalu lari,” tandasnya.
Kapolres dan sejumlah aparat hanya bisa geleng-geleng kepala melihat sejumlah bukti yang diperlihatkan Hasrin Rahim dan tim. Mereka mengaku tidak ingin pembentukan Sultim dijadikan akomodasi politik sejak awal. Sebab, perjuangan itu murni untuk menyahuti aspirasi rakyat yang terus bertanya kapan mimpi itu menjadi nyata. “Sultim harga mati, sekalipun darah taruhannya,” teriak orator ketika itu.
Sejumlah pemuda yang merupakan gabungan mahasiswa perwakilan dari kabupaten Banggai, Morowali, Morowali Utara, Touna, Bangkep, dan Balut terus bergantian menyampaikan orasinya. Pada dasarnya mereka mempertanyakan kinerja dan janji janji perwakilan rakyat di parlemen provinsi Sulteng. Mereka mengaku akan membuat aksi lebih besar dan siap mengumpulkan tanda tangan warga dari enam kabupaten, jika kemudian rekomendasi itu tidak kunjung disetujui. Bahkan, tanda tangan itu dikatakan bakal dijadikan acuan untuk menurunkan para wakil rakyat dari kursinya. Karena kinerja mereka yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat akan pembentukan Sultim.
Teriknya mentari berganti hujan yang disebut orator sebagai tangisan bumi atas ketidakseriusan para wakil rakyat dalam menyetujui pembentukan daerah provinsi Sulawesi Timur. Perlahan-lahan massa aksi damai kembali ke markas dengan berjalan kaki dan terus mengungkapkan orasinya untuk meminta dukungan rakyat. Polisi yang berjaga-jaga langsung mengawal aksi tersebut, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.
Empat belas tahun perjuangan bukan waktu yang singkat. Silih berganti para pejuang berguguran karena minimnya dukungan. Kini, ketika dukungan itu muncul dan siap diajukan, wakil rakyat justru memperlihatkan sikap yang kurang baik. Semoga pihak legislatif provinsi segera menyadari itu dan mengeluarkan rekomendasi untuk mewujudkan mimpi yang tertunda.(*)

About uman