Home » Berita Utama » Sekjen Bawaslu Tinjau TPS
Sekjen Bawaslu Tinjau TPS
Gunawan Suswantoro

Sekjen Bawaslu Tinjau TPS

LUWUK-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Gunawan Suswantoro dan jajarannya akan mengunjungi setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), khususnya di wilayah Kota Luwuk dan sekitarnya saat voting day, Rabu  (9/12) hari ini.
“Yah, besok (hari ini,red) kami akan turun ke TPS untuk melihat pelaksanaan pemilihan,” ungkap Gunawan, Selasa (8/12).
Selain melakukan monitoring  di beberapa TPS, Sekjen bawaslu RI juga  mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.
“Kami akan datang ke kantor KPU. Kami yakin kok pelaksanaan voting day di Kabupaten Banggai akan berlangsung aman dan tertib,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan dua faktor yang dapat mendiskualifikasi paslon peserta Pilkada, yakni money politic alias politik uang serta laporan dana kampanye. Mengenai politik uang, diskualifikasi akan berdampak pada keikutsertaan jika terdapat salah satu kandidat kedapatan dan terbukti melakukan tindakan tak beretika yang melanggar hukum tersebut. Apalagi, indikasi itu marak dilakukan sehari sebelum pelaksanaan voting day.
“Sudah jelas dalam undang-undang, money politic dapat berdampak pada diskulifikasi paslon peserta,” ujarnya.
Selain itu, faktor lain yang dapat menjadi mimpi buruk bagi paslon adalah, laporan dana kampanye. Maksimal, kata Gunawan, paslon melaporkan dana kampanye 7 Desember sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU. Namun, menurut dia, sejauh ini seluruh paslon telah melakukan hal tersebut.
“Jadi dua faktor itu harus diperhatikan oleh para paslon,” pungkasnya.
Kehadiran Sekjen Bawaslu RI menjawab asumsi bahwa kabupaten Banggai merupakan daerah yang memiliki intensitas pelanggaran paling tinggi. Itu langsung dimentahkan Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, saat ditemui Selasa (8/12).
“Tidak demikian, alasan kedatangan kami di Kabupaten Banggai karena melihat seluruh peserta pilkada di daerah ini adalah figur yang di tokohkan oleh masyarakat. Ada tokoh nasional, provinsi, apalagi dua diantaranya merupakan mantan bupati,” kata Gunawan.
Menurut dia, ketokohan tersebut akan berdampak pada terciptanya pilkada damai dan kondusif. Sebab, ajakan paslon akan didengar oleh rakyat.
Mengenai asumsi Banggai menjadi titik rawan pelanggaran, Ia menilai, segala bentuk laporan atau temuan pelanggaran selama tahapan pilkada merupakan fenomena yang terjadi di seluruh daerah setiap kali pelaksanaan pesta demokrasi.
“Ada pelanggaran yang disengaja, tapi orang yang melakukannya mungkin tidak tahu atau tidak paham regulasi bahwa yang dilakukannya adalah pelanggaran. Ini adalah kelemahan bukan hanya penyelenggara melainkan seluruh stakeholder terkait mensosialisasikan mana saja tindakan melanggar atau tidak,” jelas Gunawan. (man)

About uman