Home » Luwuk Utara-Timur » Tatanan Hukum Adat Perlu Diperdakan
Tatanan Hukum Adat  Perlu Diperdakan
Ridwan Djanun.

Tatanan Hukum Adat Perlu Diperdakan

LUWUK UTARA– Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Banggai, Ridwan Djanun menegaskan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Maka masyarakat adat Kabupaten Banggai meminta kepada pemerintah dan DPRD agar membuat  Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang hukum adat.
Alasannya, agar masyarakat hukum adat yang hidup di daerah ini bisa mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum berdasarkan pencermatan sejarah, wilayah adat, hukum adat, benda adat serta kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.
Ia menjelaskan, hal itu menjadi penting dilakukan agar masyarakat hukum adat yang memiliki tempat dan asal usul leluhur, dapat memanfaatkan satu wilayah tertentu berdasarkan batas-batas yang ada, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur.
Selain itu, kata Ridwan, mengenai hukum adat, mengatur tentang tingkah laku berdasarkan nilai budaya bangsa yang akan ditumbuh kembangkan lagi.
“Peraturan itu sudah ada di setiap daerah, sehingga kita tinggal mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah dan lembaga DPRD,” terangnya, belum lama ini. (awi)

About uman