Home » Berita Utama » Pimpinan Daerah Miliki Peran Strategis untuk Peningkatan Pajak
Pimpinan Daerah Miliki Peran Strategis untuk Peningkatan Pajak
KEPALA KPP Pratama Luwuk, Budi Susanto menyampaikan materi sosialisasi perpajakan Paslon Kepala Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Pimpinan Daerah Miliki Peran Strategis untuk Peningkatan Pajak

LUWUK -Jumat, 4 Desember 2015 bertempat di aula Hotel Batara Banggai Laut digelar sosialisasi perpajakan bagi pasangan calon kepala daerah Kabupaten Banggai Laut. Acara ini merupakan perwujudan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU). Acara dibuka dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut, Moh. Syarif Asgar Uda’a. Bertindak sebagai narasumber sosialisasi adalah Kepala KPP Pratama Luwuk, Budi Susanto.
Acara sosialisasi memiliki peran strategis dalam konteks keberlangsungan berbangsa dan bernegara, yaitu mengajak pasangan calon beserta tim sukses memahami sumber keuangan daerah (APBD) dan sumber keuangan negara (APBN). Transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan memegang peranan sangat dominan dalam struktur sumber pembiayaan kabupaten yang baru berdiri ini, yaitu berkisar lebih dari 80 persen sampai 90 persen pada tahun 2014 – 2015.
Sedangkan keuangan pemerintah pusat sangat bergantung pada penerimaan pajak dalam negeri, yang dalam kurun 2012 – 2014 yang berkontribusi 61 – 62 persen.  Sedangkan dalam APBN tahun berjalan 2015 dan APBN tahun 2016, penerimaan pajak direncanakan memegang porsi yang lebih tinggi, yaitu di atas 70 persen.  Keberhasilan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sangat tergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Penerimaan pajak pusat yang merupakan komponen utama APBN secara tidak langsung juga sangat berperan penting dalam membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian Kepala Daerah dituntut untuk memiliki peran strategis untuk ikut meningkatkan penerimaan pajak pusat yang bersumber di wilayahnya. Peran tersebut dapat dilaksanakan dengan mengkoordinasikan SKPD dan aparat pemda sampai level kecamatan dan desa untuk mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak, yang dilaksanakan di daerah oleh KPP Pratama. Bentuk peran tersebut dapat berupa persyaratan NPWP serta NPWP Cabang untuk badan usaha dari luar wilayah yang akan mengurus perijinan usaha di wilayah daerah tersebut. Selain itu aparat daerah di level lapangan seperti kepala desa dapat memberikan informasi potensi perpajakan yang mungkin belum tergali, seperti orang kaya yang berdomisili di wilayahnya, kegiatan usaha yang dilakukan oleh warganya serta adanya pembangunan bangunan tertentu yang merupakan objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Aparat desa juga dapat memobilisasi warga untuk mengikuti sosialisasi perpajakan di Balai Desa dengan narasumber dari KPP Pratama.
Selain itu pimpinan daerah juga memiliki peran dalam mendisiplinkan bendahara daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu memotong/memungut pajak atas belanja barang, jasa dan modal serta pembayaran gaji atau honorarium, serta menyetorkan pajaknya dan melaporkannya secara tepat waktu setiap bulan. Aplikasi SIMDA yang sudah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banggai Laut juga perlu ditingkatkan ketepatan waktunya untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak serta kesalahan perhitungan pajak yang baru diketahui belakangan hari sehingga mengakibatkan sanksi administrasi yang harus dikenakan.
Sebagai kata penutup Kepala KPP Pratama Luwuk menyampaikan proses transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, yang mempunyai Nilai-Nilai: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Segala bentuk pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan kantor pajak atau pejabatnya untuk menerima imbalan diminta untuk tidak melayani dan melaporkannya kepada pimpinan kantor pajak. Terakhir, Kepala KPP Pratama Luwuk mengajak pasangan calon untuk bersama-sama bahu membahu dengan kantor pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk kejayaan bangsa Indonesia dan kemakmuran masyarakat Indonesia serta masyarakat di wilayah Banggai Kepulauan. Mari Bersama Pajak Membangun Bangsa. (*/ADV)

About uman