Home » Berita Utama » Ayam Jago Dongkalan
Ayam Jago Dongkalan
Inilah Sofhian Mile. Warga Luwuk menjulukinya Ayam Jago Dongkalan. Ia berani dan tegas melawan praktek monopoli, kapitalisme dan perilaku sosial yang buruk lainnya.

Ayam Jago Dongkalan

LUWUK—Orang Luwuk itu memang pintar menghargai pemimpinnya, yang berani dan tegas. Jika di Selatan, Makassar, dikenal Sultan Hasanuddin yang dijuluki De Haantjes van het Osten -ayam jantan dari Timur-karena keberaniannya melawan koloni dan imperialisme Belanda, orang Luwuk menyebut Sofhian Mile, yang mematenkan perlawanan terhadap praktek monopoli-mangowa (dalam bahasa Saluan) atau bahasa kerennya kapitalisme, sebagai ayam jago Dongkalan. Ya, Sofhian Mile, putra Imam Kampung kelahiran Pohi, memang besar di Dongkalan, jantung kota Luwuk.
Dalam orasi politiknya, di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Sabtu malam (5/12), Sofhian Mile, mengurai visi misi Smile Suka dengan latar belakangan capaian kinerja pemerintah daerah 4,5 tahun terakhir.
Kinerja Pemda dikemukakan untuk meluruskan berbagai prespektif masyarakat yang sudah lebih dulu disuguhi dengan informasi yang keliru, mulai dari pemerintahan Sofhian Mile yang tidak berbuat apa apa, hingga tudingan kepadanya sebagai pembohong.
Bahkan salah satu ketua partai, yang tengah mendrive paslon tertentu, dalam banyak kesempatan tatap muka dengan masyarakat, menyebut Bupati Smile molokoimbu atau setan laut.
Sofhian Mile, dalam orasinya, menegaskan, jika diridhoi Allah dan mendapatkan dukungan rakyat, Smile Suka akan melanjutkan visi pemerintahannya yang sudah dicapai setahun sebelum berakhir masa jabatannya, yaitu kabupaten Banggai yang maju dan mandiri melalui pemantapan ekonomi produktif berbasis kerakyatan tahun 2021. Kabupaten Banggai yang sudah terentaskan dari status daerah miskin ini akan ditingkatkan menjadi daerah maju dan mandiri.
Smile menyadari ditengah upaya membangkitkan ekonomi berbasis kerakyatan itu, masih ada hal yang mengganjal yang sudah berlangsung sejak lama, membudaya dan diterima sebagai sebuah hukum alam sehingga rakyat tidak mampu berontak dan keluar dari kondisi yang sudah berlangsung sekira 20 tahun itu.
Rakyat saat ini, kata Smile, diperhadapkan pada satu kondisi dimana ada sekelompok orang yang ingin mengusai seluruh sisi kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai, dalam jumlah yang sangat besar tanpa mau memberikan kesempatan kepada yang lain.
Di sektor pertanian, misalnya, ada upaya terus menerus untuk mengembangkan sawit secara besar besaran.
Desakan itu, bukan hanya terasa sejak dia dilantik sebagai bupati 2011 silam, namun menjelang penetapan calon bupati beberapa bulan lalu, masih ada yang datang kepadanya, memberikan bargaining, tawar menawar, jika memberikan izin perluasan sawit maka dia akan mendapatkan dukungan dari kelompok ini itu, serta dukungan dana yang jumlahnya tidak sedikit.
Tergiurkah Smile? Tidak, Ia rela kesulitan pendanaan mencetak kaus paslon ketimbang meringankan tangan menandatangani izin perluasan sawit. Penolakan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa dampak negatif dari perluasan sawit akan dirasakan warga di daerah ini.
Smile menegaskan, investasi, apapun itu, termasuk sawit, pada prinsipnya bagus jika pengelolaannya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun, jika pengelolaanya justru mematikan petani dan hanya menguntungkan kelompok tertentu maka investasi tersebut tidak patut didukung.
Jebolan Universitas Indonesia ini lantas mengurai, dalam sistem pengelolaan perkebunan sawit ada yang namanya inti dan plasma (rakyat). Biasanya 70:30 atau 80:20.  Dari  pembagian 30 persen itu, petani mendapatkan lahan sekira dua hektare. Setelah kepala daerah memberikan izin dan menandatangani IUP (Izin Usaha Perkebunan),  untuk lahan ribuan hektare, pengusaha akan membawa IUP tersebut dengan persyaratan lainnya untuk diagunkan di bank. Setelah kredit dicairkan, pemilik IUP akan masuk ke dalam hutan melakukan penebangan kayu kayu besar. Walhasil belum ditanami sawit pun lahan yang diberikan izin, pengusaha sudah mengambil untung dari penjualan kayu. Setelah proses landclearing, pembibitan, dan penanaman, milik petani plasma sebesar 30 persen yang juga diagunkan di bank belum tersentuh. “Setelah inti berbuah, plasma baru disentuh,” katanya. Saat mulai proses penanaman hingga kebun plasma berbuah, mulailah dipotong kredit. Ada yang bahkan belum digarap, tetapi karena sudah menunggu terlalu lama, petani terpaksa meminjam uang pada perkebunan inti, untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah dan lain lain. Lama kelamaan hutang petani menumpuk disaat mereka harus melunasi biaya kredit. Jika hutang sudah menumpuk, petani lalu ditawari menjual lahan, dengan untung sedikit karena hasil penjualan lahan digunakan untuk menutup hutang. Lama kelamaan  habislah pembagian 20-30 persen plasma dan beralih menjadi inti. Kondisi yang menyedihkan itu juga terjadi pada perkebunan kelapa dalam.  Petani yang kesulitan untuk kebutuhan anak sekolah meminjam uang, hutang menumpuk, kelapa budel yang hanya sekira 100-200 pohon akhirnya diambil alih, dimerek dan menjadi milik pengijon atau pedagang. “Habislah kelapa rakyat yang dimiliki secara turun temurun,” ungkapnya. Praktek seperti itu, kata Smile adalah praktek monopolistik dan kapitalistik. Tak puas, pengusaha seperti itu lantas melebarkan usahanya. Membuka pompa bensin. Itulah mengapa, Ia sangat selektif memberikan izin pendirian pompa bensin.
Sebab, pompa bensin yang sejatinya menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi sebagai upaya negara menanggung biaya kemalahan atas bahan bakar fosil tersebut justru disalahgunakan. Rakyat tetap kesulitan mendapatkan BBM, karena banyak yang digunakan untuk menyuplai wilayah perkebunan dan pertambangan. Warga bahkan harus merogoh kocek Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu untuk satu jeriken BBM.
Praktek kapitalisme yang disebutnya mengisap darah rakyat itu belum berakhir sampai di situ. Kaum pemodal lantas ingin mengusai partai politik, menguasai DPRD. Belum juga merasa cukup mereka pun ingin menguasai pemerintahan.
Upaya menguasai semua sektor kehidupan tak berakhir sampai disitu.  Ruas jalan yang rusak parah karena dilalui oleh truk truk bertonase 20 ton  milik pemodal menjadi keluhan warga. Pemerintah merespons, mengalokasikan anggaran untuk memerbaiki kerusakan jalan. Saat dilakukan tender, kaum pemodal itu juga ikut tender. “ Turut andil rusak jalan, tapi saat hendak diperbaiki mereka juga ikut tender proyek pemerintah,” tuturnya. Kondisi yang memiriskan itu seakan belum juga cukup, karena proyek proyek kecil pun, yang hanya penunjukan, juga masuk dalam incaran kaum pemodal. “Semua hendak diambil, orang Luwuk bilang ini mangowa, monopoli. Kondisi ini sangat berbahaya. Sebab, dimana mana kalau mereka berjalan dikawal oleh para jagoan. Salah sedikit orang diangkat di krah baju, rakyat tertindas,” ujarnya. Sofhian Mile mengingatkan, praktek seperti itulah yang dilawan oleh para pemimpin besar negara ini pada masa pra kemerdekaan. “Kita di Luwuk, kalau kondisi ini dibiarkan, kita akan kembali ke era seperti 70 tahun lalu. Karena itu satukan tekad bersama Smile Suka, pasangan calon nomor urut satu, pada tanggal 9 desember nanti. Kita lawan praktek monopoli, kapitalisme dan perilaku sosial yang buruk lainnya, lawan, lawan, lawan!” serunya. (ris)

About uman