Home » Politik » Transparansi Pengelolaan Anggaran Pilkada Disoal
Transparansi Pengelolaan Anggaran Pilkada Disoal
Lukman Lapikore

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pilkada Disoal

LUWUK—Transparansi pengelolaan anggaran Pilkada Banggai tahun ini menuai sorotan. Pasalnya, hingga memasuki tahapan akhir Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Banggai diduga nyaris tak pernah mempublikasikan item penggunaan anggaran yang digelontarkan Pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 26 miliar.
Mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML), Lukman Lapikore adalah salah satu yang mempersoalkan itu. Aktivisi pegiat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Luwuk ini mengatakan, pengelolaan anggaran tersebut terlalu terkesan tertutup. Padahal, beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini mampu memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran per tahapan.
“Contohnya saat proses lelang percetakan APK/BK (Alat Peraga Kampanye/Bahan Kampanye,red) tidak pernah ada pemberitahuannya. Kalaupun benar tidak ada perusahaan lokal yang mampu tender setidaknya itu diberitahu, siapa tahu ada perusahaan terdekat yang mampu memenuhi persyaratan,” katanya, Selasa (1/12).
Adapun mengenai APK, KPU diduga melakukan kesalahan, yakni tidak sesuainya ukuran baliho paslon dengan spesifikasi. Sayangnya, persoalan itu tidak terekspos terlalu dalam melalui media massa. Tak hanya itu, Ia juga menduga masih terdapat beberapa item penganggaran yang belum ditahu persis kejelasaannya akibat ketidaktrasparansian tersebut.
“Tapi semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Komisioner atau bagian Sekretariat KPU yang terkait masalah anggaran. Sebab kalau itu terjadi bagaimana mau berkualitas pelaksanaan demokrasi kalau penyelenggarannya saja sudah melakukan tindakan tak beretika,” pungkasnya.(man)

About uman