Home » Berita Utama » Koordinasi Akhir Tahun dengan Bendahara Pemerintah
Koordinasi Akhir Tahun dengan Bendahara Pemerintah
Kepala KPP Pratama Luwuk, Budi Susanto menyampaikan sosialisasi kewajiban perpajakan bendahara tahun 2015

Koordinasi Akhir Tahun dengan Bendahara Pemerintah

LUWUK – KPP Pratama Luwuk, kemarin (1/12) mengawali bulan Desember dengan mengadakan koordinasi dengan Bendahara Pemerintah Daerah dari 3 (tiga) wilayah Kabupaten, yaitu Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut serta beberapa Bendahara instansi vertikal dalam bentuk sosialisasi perpajakan. Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Luwuk, Budi Susanto memaparkan postur APBD di tiga wilayah Kabupaten tersebut serta postur APBN. Berdasarkan data series dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, secara umum di tiga wilayah kabupaten ini masih sangat bergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, yaitu sebesar lebih dari 70 persen sumber pembiayaan APBD. Daerah Kabupaten yang lebih baru derajat ketergantungannya lebih besar lagi yaitu bahkan mencapai 90 persen. Sementara struktur keuangan Negara mayoritas berasal dari sumber penerimaan pajak dalam negeri, yaitu lebih dari 60 persen untuk tahun 2012 – 2014, sedangkan dalam APBN tahun berjalan dan tahun depan porsinya direncanakan lebih dari 70 persen.
Berdasarkan potret sumber keuangan daerah dan negara tersebut, secara tidak langsung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Luwuk adalah untuk mendukung sepenuhnya pembiayaan di wilayah tiga kabupaten ini. Untuk itu, Kepala KPP Pratama Luwuk meminta para bendahara yang merupakan mitra KPP Pratama Luwuk untuk semakin erat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan KPP Pratama Luwuk untuk meningkatkan penerimaan pajak demi kesejahteraan bangsa, khususnya kesejahteraan masyarakat di tiga wilayah kabupaten ini dengan menjamin ketersediaan sumber dana pembangunan daerah.
Dalam akhir pengantarnya, Budi menyampaikan agar para bendahara semakin patuh dalam memenuhi kewajiban baik itu pembayaran pajak tepat waktu serta pelaporan pajaknya, yang seringkali diabaikan oleh bendahara. Khusus di bulan Desember dimana pencairan proyek pembangunan sangat besar, dia mengingatkan agar penyetoran pajaknya jangan sampai lewat tahun. Untuk itu KPP Pratama Luwuk menawarkan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembayaran pajak dengan ¬e-billing sehingga pemrosesan di bank persepsi, yaitu BPD Sulteng dapat berjalan lancar. Kepala KPP Pratama Luwuk mengingatkan agar pimpinan SKPD juga mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada akhir tahun ini.
Acara penyegaran ketentuan perpajakan Bendahara dipandu oleh Account Representative yang menangani Bendahara, yaitu Dickyasis Rahman, Felix Imanda serta pegawai yang menangani teknologi informasi dengan memberikan materi perpajakan serta aplikasi pembayaran melalui e-billing serta panduan untuk mempermudah pembuatan bukti potong. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan turut aktif dalam forum koordinasi yang sangat penting bagi kesuksesan pembangunan daerah ini. (*/adv)

About uman