Home » Banggai Kepulauan » PGRI Bangkep Angkat Suara
PGRI Bangkep Angkat Suara
Iksan Nursin

PGRI Bangkep Angkat Suara

SALAKAN–  Sejumlah persoalan terkait pendidikan di Kabupaten  Bangkep belakangan mulai mencuat ke permukaan. Salah satunya mengenai dugaan pemungutan dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat).
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bangkep mencatat adanya pembebanan biaya sebesar Rp 250 ribu per orang, bagi sekira 100 lebih guru yang mengikuti Diklat guru pamong bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Pelakunya diduga dilakukan oleh oknum di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bangkep. Selain itu, penundaan pembayaran bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa dana hibah bagi perpustakaan di delapan sekolah se-Bangkep.
Ketua PGRI Bangkep, Iksan Nursin menegaskan, pembebanan biaya Diklat kepada peserta tidak perlu terjadi. Seharusnya, Dikbud menyiapkan anggarannya lebih awal, sehingga tidak lagi pungutan. Apalagi, hingga kini sertifikat bagi para peserta belum juga dikantongi. Padahal, sesuai janji Dikbud  sertifikat akan diberikan kepada para peserta setelah kegiatan itu berakhir.
Selain itu, Iksan ikut menyesalkan kebijakan dari Kepala Dinas Dikbud Bangkep yang meminta kepada pihak salah satu perbankan agar tidak mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) perpustakaan jika tidak melampirkan rekomendasi dari Dikbud.
Dikatakan Iksan, dalam juknis Bansos ini, tidak mengisyaratkan hal itu. Akibatnya, sekolah-sekolah penerima bantuan tidak dilayani oleh perbankan. Sehingga tidak dapat dimanfaatkan seperti yang menjadi tujuan dari pemerintah pusat. “Mengingat waktu yang semakin terbatas, mestinya pencairan dan bantuan sosial bagi delapan sekolah penerima, tidak dipersulit karena ini menyangkut pemanfaatannya. Apalagi rekomendasi untuk pencairan dana bansos itu, tidak termuat dalam juknis,” tambah Iksan.
Sejumlah persoalan yang menyelimuti dunia  pendidikan di Bangkep sejauh ini, kata Iksan, telah menganggu kenyaman para guru dalam melaksanakan aktifitas
sebagai pengajar. Sehingga dikhwatrikan proses belajar mengajar tidak maksimal.
Disampaikan Iksan, PGRI memiliki harapan kepada Bupati, agar dapat memberikan perhatiannya terhadap berbagai persoalan pendidikan di Bangkep. “Kami yakin
Pak Bupati tidak mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan. Kami juga yakin pak Bupati akan menyelesaikan berbagai persoalan ini,” tanda Iksan.
Iksan berharap bupati Bangkep memberikan sanksi  tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam berbagai persoalan pendidikan di Bangkep. Baik itu terhadap oknum di Dinas Dikbud maupun para guru di sekolah-sekolah.
“Tidak ada niat untuk mencari kambing hitam dari semua persoalan di dunia pendidikan. Niat PGRI hanya satu, yaitu terciptanya kualitas pendidikan yang baik
di Bangkep,” tekan Iksan. (Wan)

About uman