Home » Metro Luwuk » Pekan Depan, Korupsi Damri Dilimpahkan
Pekan Depan, Korupsi Damri Dilimpahkan
Arifuddin Achmad

Pekan Depan, Korupsi Damri Dilimpahkan

LUWUK– Setelah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Luwuk di Kejati Sulteng, Kamis (19/11) lalu, berkas perkara dugaan korupsi pada pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun anggaran 2012-2014, yang dilaksanakan Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Satuan Kerja  Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah, di Palu dan Perum Damri Stasiun Palu segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Palu.
“Kalau tidak ada halangan, minggu depan sudah limpah ke pengadilan,” kata Kasi Intel Kejari Luwuk, Arifuddin Achmad, selaku anggota tim JPU, beberapa waktu lalu.
Andi menjelaskan saat ini berkas perkara masih dipelajari JPU. Selain itu, JPU juga masih menyusun surat dakwaan untuk ketujuh tersangka yang telah ditahan di rutan Maesa, Palu. “Tinggal itu saja, kalau surat dakwaan sudah selesai kita sudah limpahkan,” tambahnya.
Diketahui, ketujuh tersangka yang terseret dalam kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara sekira Rp1,3 miliar itu,  ialah TYO selaku GM Damri Setasiun Palu, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Jalan Sulteng tahun 2014, dan SRT selaku kasi Operasional perum DAMRI setasiun palu. Kemudian, RR selaku KPA Satker pengembangan jalan Sulteng (2012-2013), AM selaku GM Damri stasiun Makassar (mantan GM Damri Palu 2012), VR selaku GM Damri stasiun Gorontalo (mantan GM Damri Palu 2013) dan SYR selaku Kasi Operasional Perum Damri stasiun Mamuju (mantan Kasi Operasional Damri Palu 2012).  Dari ketujuh tersangka itu, empat diantaranya dikatakan telah mengembalikan sebagian dari uang yang dirasakan pernah dinikmati sebesar Rp200 juta.
Kasus itu bermula pada tahun anggaran 2012, dimana Satuan Kerja  Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah mengadakan subsidi trayek perintis Toili-Baturube.  Dalam pengadaan itu Perum Damri setasiun Palu kemudian memenangkan tendernya  dengan anggaran sekira Rp400 juta lebih.  Sejatinya uang tersebut digunakan untuk membuka jalur perintis Toili – Baturube,  namun kenyataannya tidak dilaksanakan sama sekali.  Ketika itu Perum Damri dipimpin AM dan SYR sebagai Kasi Operasionalnya.  Meski pekerjaannya tidak dilaksanakan, tapi anggarannya dicairkan dengan bukti bukti yang dipalsukan (discan, red).  Kejadian itu terus berlanjut hingga General Manager dan Kasi Operasional Perum Damri setasiun Palu diganti oleh VR dan SRT.  Hal yang sama tetap dilakukan, dimana mereka kembali melakukan manipulasi data untuk pencairan anggaran sekira Rp414 juta lebih.  Selanjutnya, ketika pimpinan berpindah ke tangan TYO, dengan cara yang sama kembali dicairkan Rp440 juta lebih tapi tidak dilaksanakan.  Kejadian itu berlanjut hingga total kerugian mencapai sekira 1,3 miliar kerugian keuangan negara yang timbul atas perbuatan ketujuh tersangka.  Cara mereka mencairkan anggaran tersebut ialah dengan memanipulasi data, seperti target setahun dimana seharusnya melakukan 1700 trip atau lima ret sehari, tapi tidak dilaksanakan. Karcis parkir sebagai bukti masuk terminal juga dimanipulasi dengan cara di-scan, dan bukti itu ditemukan penyidik dalam komputer kantor Perum Damri.
Dalam perkara itu, sejumlah tersangka dijerat dengan sangkaan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3, jo pasal 18 ayat (1), jo pasal 8, jo pasal 9, UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(van)

About uman