Home » Ampana » Belum Ada Regulasi Moratorium Jamaah Haji
Belum Ada Regulasi Moratorium Jamaah Haji
Makmur Muhamad Arif

Belum Ada Regulasi Moratorium Jamaah Haji

AMPANA – Pemerintah terus berusaha membenahi penyelenggara ibadah haji. Namun, belum bisa mengurai antrean yang selama ini mewarnai buku catatan Kementerian Agama (Kemenag).
Kepala Kemenag Tojo Una-una, Makmur Muhamad Arif mengatakan, antrean panjang calon jamaah haji masih mengular. Itu terjadi lantaran belum terdapat regulasi tentang moratorium ibadah haji. “Dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Undang-Undang (UU), atau Peraturan Menteri Agama belum ada,” katanya.
Panjang antrean, menurut Makmur sudah lebih pendek. Itu setelah pemerintah menghapus program dana talangan salah satu perbankan. “Sistemnya waktu itu nanti perbankan yang bayar kalau naik haji. Nanti bayarnya dicicil,” jelasnya.
Makmur menyebutkan, untuk Kabupaten Tojo Una-una saja, calon jamaah haji yang mengantre mencapai 700 orang. 30 persen diantaranya sudah pernah menunaikan ibadah haji. “Sebenarnya ini bisa tanpa aturan, bergantung pribadi masing-masing. Kalau sudah ya dahulukan yang belum,” tandasnya.
Makmur Muhamad Arif menyatakan, tahun 2016 nanti pemerintah berniat mempercepat waktu pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Dari Maret pada tahun 2015 menjadi Januari tahun 2016. “Tahun 2016  ribu calan jamaah haji,” paparnya.
Salah satu gebrakan Menteria Agama, Lukman Syaifudin, kata Makmur, jika jamaah haji telah mengantongi passport, data-data diri sudah bisa diketahui oleh pemerintah Arab Saudi. Kata dia, itu awalnya cukup sulit karena aturan Indonesia dan Arab Saudi berbeda. “Konektivitas itu baru berlaku tahun 2015 ini,” katanya.
Soal waktu, kata Makmur, pelaksanaan tahun ini lebih efisien, hanya 39 hari saja. Sedangkan sebelumnya jamaah haji berada di Arab Saudi mencapai 45 hari. “39 hari sudah kembali ke daerah masing-masing,” katanya. (ali)

About uman