Home » Manufacturing Hope » Dua Kades Terlibat Masalah Tambang
Dua Kades Terlibat Masalah Tambang
DUA KADES : Dua Kades asal Kecamatan Toili, yakni Kades Samalore dan Kades Arga Kencana, dihadirkan dalam rapat yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, Senin (4/5) kemarin. (Foto: Gafar Tokalang/Luwuk Post)

Dua Kades Terlibat Masalah Tambang

LUWUK— Rapat yang digelar Komisi  II DPRD Kabupaten Banggai Senin (4/5) kemarin, mengungkap adanya keterlibatan dua kepala desa dalam masalah pertambangan di wilayah Kecamatan Toili. Kedua kepala desa tersebut adalah Kepala Desa Samalore dan Kepala Desa Arga Kencana. Kedua kepala desa tersebut dihadirkan dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi II Oskar Paudi.
Sebelumnya, Pemda Banggai dan Komisi II DPRD Kabupaten Banggai mengedus kabar adanya keterlibatan Kepala Desa dalam mengelolah pertambangan mineral non logam dan batuan, dan juga terlibat dalam membeckup pengambilan material oleh perusahaan yang izinnya telah berakhir.
Dihadapan rapat Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, Kepala Desa Argo Kecana masih terkesan menghindari dari indikasi yang melilit dirinya. Ia tidak mengakui bahwa kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai setempat akibat aktivitas pertambangan yang dimilikinya. Menurut dia, kemungkinan kerusakan yang ditemukan Komisi II DPRD Banggai dan sejumlah SKPD teknis tersebut adalah aktivitas orang lain, dan bukan aktivitas yang ia lakukan.
Pihak Badan Penenaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) menyebutkan, oknum kades Arga Kencana tersebut memiliki izin seluas 0,5 hektar. Hanya saja, temuan Komisi II, pengambilan material dilakukan oleh oknum kades tersebut sudah melebihi 0,5 hektar.
“Kalau hanya 0,5 hektar itu kecil. Yang bapak lakukan itu sudah sangat luas, dan itu sudah nyata-nyata pelanggaran,” kata Anggota Komisi II DPRD banggai, Irfadin Oneng.
Sementara itu, Kepala Desa Samalore, justru menolak jika aktivitas pertambangan yang mereka lakukan itu illegal. Menurut dia, aktivitas pertambangan yang mereka lakukan bisa saja dianggap illegal oleh Pemda Banggai, namun oleh masyarakat dan Pemdes Samalore, aktivitas tersebut leggal.
“Kami tidak merasa illegal, mungkin menurut Pemda itu illegal, namun bagi kami disana itu tidak illegal,” kata Kades Samalore.
Pengakuan Kades Samalore tersebut kemudian memantik reaksi dari para wakil rakyat. Mereka memberikan peringatan keras kepada Kades tersebut untuk segera menghentikan aktivitasnya, karena hal tersebut jelas-jelas sangat melanggar hukum.
“Tidak ada kewenangan kepala desa dalam menerbitkan izin pertambangan. Bapak harus segera berhenti, jangan nanti jadi masalah hukum,” kata Oskar, sedikit mengancam. (far)

About kanaya