Home » Editorial » Tata Ulang Kebijakan Menutup Jalan
Tata Ulang Kebijakan Menutup Jalan
Editorial

Tata Ulang Kebijakan Menutup Jalan

KEBIASAAN menutup jalan umum di Kota Luwuk untuk kepentingan pribadi sudah saatnya ditata kembali. Penutupan jalan yang sembrono dan tidak disertai rambu-rambu, apalagi jika melanggar undang-undang seharusnya tidak bisa ditoleransi. Apalagi, mengikuti perkembangan Kota Luwuk yang kian pesat, jalan-jalan umum di daerah ini terasa makin sempit dan sesak. Jika ada jalan yang ditutup sebagian saja, utamanya di jalan poros trans sulawesi, akan langsung berdampak kepada kemacetan yang panjang.
Memang, sesuai undang-undang UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sejatinya, menutup jalan untuk kepentingan pribadi seperti pesta kawinan, kematian, dsb, dibolehkan. Tapi tidak semua jalan bisa ditutup untuk kepentingan pribadi.
Menurut Kabag Ops Korlantas Kombes Pol. Drs. Istiono seperti dikutip di mobileotomotif.com, penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun, kata dia, meski dibolehkannya oleh UU bukan berarti tata etika dan kesalamatan di jalan raya diabaikan begitu saja.
“Syarat utama penutupan jalur, pertama harus ada jalan alternatif dan kondisional. Kedua, untuk penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Konsekuensi hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata,” katanya
Disebutkan, jika melanggar, secara pidana akan dijerat dengan Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 279 UU LLAJ dengan ancaman satu tahun penjara. Secara perdata dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum, vide Pasal 1365 KUH Perdata. Jika penutupan jalan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, maka dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Pasal 359 KUHP) dengan ancaman pidana lima tahun penjara.
Dari penjelasan tersebut jelas bahwa jalan nasional dan provinsi hanya bisa ditutup untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Untuk kepentingan pribadi sama sekali tidak dibolehkan. Sayang, di Luwuk acapkali kita menyaksikan penutupan jalan poros trans Sulawesi yang notabene merupakan jalan nasional.
Undang-undang hanya memperbolehkan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi terhadap jalan kota/kabupaten dan jalan desa.
Meski demikian, penutupan jalan seharusnya tidak dilakukan serampangan. Penggunaan rambu lalu lintas dan tanda pemberitahuan harus jelas. Apalagi penutupan dilakukan persis di tikungan jalan seperti yang terjadi sebagian jalan Pulau Sulawesi di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Minggu (15/12) sore (baca LP edisi Senin 16/12 hal 11). Jika pengendara tidak hati-hati sangat mungkin memicu kecelakaan lalu lintas.
Terhadap ini dishub dan polres Banggai tidak boleh tinggal diam. Kebiasaan seperti ini harus segera ditertibkan. Jika penutupan jalan memang diberi peluang oleh UU silahkan saja. Namun syarat-syarat penutupan jalan harus diperketat. Sebaliknya jika penutupan jalan itu melanggar UU, yakni penutupan jalan provinsi dan nasional bukan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, dishub dan polres Banggai tidak boleh menutup mata. Karena sesungguhnya negara ini menjunjung tinggi filosofi, kepentingan umum harus di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.(*)

About kanaya

2 comments

  1. Apa yang kami pikirkan dari berita ini benar-benar berguna bagi saya.
    Alhamdullilah, saya harap pada berita selanjutnya pasti lebih atraktif lagi.
    Sukses untuk Anda.

  2. Korban Tutup Jalan

    Tutup Jalan Di Kabupaten Banggai sudah merupakan Budaya yang semakin berkembang dengan pesat..
    sangat bagus sekali artikel ini semoga bisa di tangani oleh pihak berwajib…
    budaya tutup jalan sudah menjadi alternatif jalan hukum yang sangat cepat kalau dulu ada kejadian kecelakan, pemukulan dan lain – lain. masyarakat datang kek kantor polisi melaporkan kejadian yang terjadi tetapi di kabupaten Banggai muncul budaya tutup jalan jadi kalau ada kejadian, kecelakan, pemukulan protes dan lain – lain masyarakat sudah tidak perlu datang ke kantor polisi cukup kumpulkan masa kemudian tutup jalan maka pihak kepoliian akan datang dengan sendirinya lengkap dengan pasukan serta pimpinan yang tertingi dan pengaduan akan langsung di tanggapi. sungguh ironis budaya yang ada di daerah ini. mereka tidak sadar bahwa untuk kepentingan mereka banyak orang yang sudah dirugikan misalnya ada acara pernikahan yang tidak di hadiri keluarganya karena terhalang tutup jalan, ada keluarga yang menderita kesakitan tidak bisa lewat kerumah sakit akibat tutup jalan, ada orang yang mencari nafkah dengan berjualan di pasar harus merelakan tidak mendapat apa – apa karena tidak bisa lewat….

    SAYA BERHARAP ADA TINDAKAN TEGAS UNTUK MASYARAKAT YANG MENUTUP JALAN DENGAN SEMBARANGAN. JANGAN HANYA MEMANJAKAN MEREKA. KALAU TUTUP JALAN PERMINTAANNYA DI SANGGUPI…

    tutup jalan hanya untuk orang malas yang tidak mau orang lain berusaha……..