Home » Editorial » Upaya Bersihkan Nama Baik
Upaya Bersihkan Nama Baik
Editorial

Upaya Bersihkan Nama Baik

BANYAKNYA tenaga honorer siluman yang diduga menyusup dalam nominasi honorer kategori dua, bisa merusak nama baik pemerintah. Pemda Banggai menjadi paling tertuduh atas kasus ini.
Lantaran itu, upaya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Syamsuridjal Poma untuk memerifikasi ulang data honorer K2 pascapengumuman nanti adalah tindakan strategis dan tentu saja baik.
Strategis karena upaya ini akan mengembalikan kepercayaan publik atas obyektifitas rekrutmen honorer kategori dua. Sebab sejak awal, publik sudah sanksi rekrutmen honorer K2 akan berjalan dengan objektif, murni tanpa ada invisible hand yang ikut bermain. Ini setelah, jumlah honorer tiba-tiba membengkak sedemikian banyak. Secara kasat mata, tak sedikit calon yang tidak pernah mengabdi di salah satu instansi pemerintah tiba-tiba namanya nangkring di pengumuman honorer K2. Mereka yang bahkan di rentang periode pengabdian sejak Januari 2005 diketahui bahkan tengah studi di luar daerah atau bahkan menjadi pengurus dan caleg salah satu partai, tiba-tiba terkualifikasi sebagai honorer. Orang-yang tidak pernah bekerja sebagai honorer lalu masuk dalam kategori dua inilah yang kemudian disebut sebagai honorer siluman.
Akan sangat berbahaya jika nanti, mereka yang “asli tapi palsu” itu justru yang dinyatakan lulus dalam pengumuman nanti. Ini akan menimbulkan kecemburuan, gesekan dan bahkan protes massif dari honorer lain yang seharusnya lebih berhak tapi justru tidak diluluskan.
Karena itu, apa yang akan dilakukan kepala BKD, ibarat pepatah: sedia payung sebelum hujan. Upaya ini sekaligus bisa menjadi obat penawar bagi publik yang terlanjur kecewa dengan pola rekrutmen honorer yang relatif tidak transparan itu.
Seperti diketahui, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Syamsulridjal Poma berjanji akan membentuk tim verifikasi yang akan melibatkan kepolisian, kejaksaan, DPRD, BKD, Inpektorat dan LSM. Tim itu, kata dia, akan dilibatkan untuk menverikasi kembali nama–nama honorer K2 yang dinyatakan lulus. Yakni, mereka yang benar–benar tercatat dan beraktivitas sebagai honorer sejak 1 Januari 2005.
Upaya kepala BKD ini, tentu saja, harus didukung oleh semua pihak. Sebab hanya dengan cara ini bisa dipastikan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus adalah mereka yang benar-benar pantas menerimanya. Hanya saja, kita juga harus tetap mengingatkan dan sekaligus mengontrol proses verifikasi ini berjalan dengan adil, murni dan transparan. Ini bukan hanya untuk kebaikan rakyat dan daerah saja, tapi juga untuk kebaikan pemerintah. Ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemda Banggai dan BKD untuk bersih-bersih dari dugaan “main sabun” dalam perekrutan tenaga honorer. Semoga.(*)

About kanaya